Selasa, 21 Juni 2016

Kekuatan dan Implikasi Hukum Hasil Audit BPK terhadap Penyelidikan KPK Kasus Sumber Waras



RS Sumber Waras (tempo.co)
Dalam tulisan ringan ini saya ingin mendiskusikan beberapa isu hukum terkait kasus Sumber Waras yang sebelumnya dinyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi "tiada perbuatan melawan hukum", yaitu:  
Pertama, apakah adanya "kerugian negara" merupakan unsur yang harus ada dalam kejahatan korupsi? 
Kedua, bagaimana praktik penyelidikan dan penyidikan dan posisi hasil audit BPK? 
Ketiga, bagaimana kekuatan dan implikasi hukum hasil audit BPK terhadap proses penyelidikan serta bagaimana tindak lanjut penyelesaian kerugian negara?

Minggu, 19 Juni 2016

KPK Tidak Menemukan “Perbuatan Melawan Hukum” dalam Kasus Sumber Waras? (Lanjutan)



Sisi Kompleks RS Sumber Waras (Kompas.com)
Menyambung tulisan sebelumnya, dengan pengetahuan terbatas, saya berusaha mengemukakan soal pandangan perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) sebagai unsur yang melekat (inhaerent) dalam setiap delik korupsi. Kenapa hal ini penting dikemukakan?

Karena pandangan soal ini mempengaruhi apa yang menjadi tugas dan kewajiban dari penegak hukum, khususnya KPK dalam menentukan kasus diteruskan atau tidak ke proses penyidikan dan penuntutan, serta  hakim dalam memutuskan terdakwa dapat dipidana atau tidak.

Dalam tulisan ini juga ingin menjawab pertanyaan, dapatkah KPK mendasarkan "tidak adanya perbuatan melawan hukum dalam arti meteriil", sehingga hal demikian menjadi dasar tidak menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus Sumber Waras?

Kamis, 16 Juni 2016

KPK Tidak Menemukan “Perbuatan Melawan Hukum” dalam Kasus Sumber Waras?


Sisi Kompleks RS Sumber Waras (Kompas.com)
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa lalu (14/6/2016).

Sebagaimana dalam pemberitaan Kompas.com, KPK menyatakan: 
Pertama, penyidik KPK tidak menemukan adanya "perbuatan melawan hukum".
Kedua, KPK sudah mengundang para ahli seputar kasus itu yang hasilnya tidak ada kerugian negara dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.
Ketiga, menyikapi hasi kerja penyidik, KPK akan bertemu BPK.

Jumat, 10 Juni 2016

Ahli Hukum Konstitusi dan “Pelurusan” Sejarah Hari Lahir Pancasila

Buku "Lahirnya Pancasila" terbit 1947 (Repro buku)
Ahli-ahli hukum terutama ahli hukum konstitusi (tata negara) punya andil besar dalam perjalanan sejarah bangsa khususnya saat proses lahirnya dasar Negara Indonesia: Pancasila.

Tidak sedikit dari mereka merupakan bagian dari pelaku sejarah. Selain sebagai saksi berbagai peristiwa penting, dari karya-karya mereka kerap menimbulkan kontroversi panjang. Dari merekalah sejarah dapat terungkap dan tercatat, tetapi dari mereka pula sejarah tetap dalam lorong gelap.

Yamin

Saya sebutkan yang pertama yaitu Muh. Yamin. Yamin memiliki segudang julukan mulai dari sejarawan sampai ahli hukum konstitusi ternama yang dimiliki bangsa ini. Yamin adalah salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK/BPUPKI yang menyampaikan pidato pada 29 Mei 1945 yang diminta oleh Ketua BPUPK Radjiman Wedyodiningrat mengenai dasar negara Indonesia merdeka.