Rabu, 07 Januari 2009

Sekitar Penanggulangan Kejahatan Korupsi


Oleh  Miftakhul Huda*

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2008 mengalami peningkatan signifikan. Hasil Corruption Percepsion Indeks (CPI) atau IPK tahun 2008 yang diluncurkan Transparency International menunjukkan tahun ini IPK Indonesia berada diurutan ke-126 dengan skors. 2,6, atau naik sekitar 0,3 dibandingkan IPK 2007. Sebelumnya, merosot dari 2,4 ditahun 2006, menjadi 2,3 ditahun 2007. Indonesia untuk saat ini sedikit lebih baik dari Pakistan, Filipina, Timor Leste, Bangladesh, Papua Nugini, Laos dan Kamboja.

Gebrakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dan mengusut pelaku korupsi, baik para pejabat di pusat atau daerah dan upaya meningkatkan pelayanan publik mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari responden. Akan tetapi, catatan TII atas IPK Indonesia, pemberantasan korupsi masih belum maksimal dengan gamangnya KPK menindak pejabat yang masih berkuasa dan enggan mengambil alih kasus BLBI meski beberapa pelaku suap telah ditindak. Catatan lain TII, korupsi dan suap masih terjadi di instansi pemerintahan yaitu lembaga vertikal, meski sudah terdapat perbaikan.

Persepsi para pelaku usaha yang menjadi responden patut digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan upaya penanggulangan korupsi ke depan. Para pelaku usaha adalah unsur masyarakat yang sering bersentuhan langsung dan pelayanan publik sehingga validitas kebenarannya cukup tinggi. Modus penyuapan sekarang semakin canggih untuk menghilangkan jejak. Inisiatif suap menurut survei TII tahun lalu juga menunjukkan inisiatif bukan dari masyarakat, akan tetapi justru dari pelayan masyarakat dan penegak hukum.  

Semakin Memprihatinkan

Keinginan masyarakat saat ini terhadap penegakan hukum yang terpenting adalah membersihkan aparat penegak hukum terlebih dahulu. Bagaimana dapat memberantas korupsi jika mereka mencabik-cabik rasa keadilan atas nama kebenaran dan keadilan. Bukan rahasia umum dikalangan penegak hukum dalam proses penanganan perkara dimulai dari proses penyelidikan/ penyidikan yang dilakukan Polisi/ Jaksa sampai dengan putusan/eksekusi beragam pola korupsi dilakukan pihak-pihak penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan pengacara dan tersangka/terdakwa/korban dari pola-pola pemerasan, negosiasi status, pelepasan tersangka, penggelapan perkara, negosiasi putusan, penundaan eksekusi dan lainnya.

Di masyarakat berbagai peribahasa yang menunjukkan praktek-praktek korupsi semakin mengarah menyuburkannya, misalkan: “sak beja-bejani wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspodo” (keberuntungan sebesar apapun bagi orang yang lupa diri, masih beruntung orang yang waspada) yang semula mengingatkan orang selalu ingat kepada Tuhan, menjadi ketika kita mendapat proyek harus ingat kepada pemberi proyek dan pengaudit agar selamat. “Wani koyo, wani rekosone”(berani kaya, berani sengsara) digunakan untuk membenarkan penyimpangan para perjabat. “Sak iki jaman edan, sing edan ora keduman” (Sekarang jaman gila, kalau tidak gila, maka tidak akan mendapat bagian) sebagai pembenaran penyimpangan dan korupsi, “Ngurus kelangan motor. malah kelangan mobil” (Mengurus kehilangan motor justru kehilangan mobil) menggambarkan keadaan pelayanan hukum dengan biaya besar karena korupsi, “Pinter malinge timbang sing jagane” (lebih pintar pencurinya dari pada penjaganya) menggambarkan sulitnya memberantas koruptor. (Lihat, Luh Nyoman Dewi Triandayani, Budaya Korupsi ala Indonesia, PSPK, 2002)

Kampanye anti korupsi hanya menjadi slogan menaikkan popularitas bagi partai politik dan pejabat negara. Kalaupun tertangkap tangan dan terbongkarnya kasus korupsi, semua akan menutup diri dan mengucilkan pelaku sebatas biar tidak merembet kepada yang lain. Sistem yang dibentuk, kena satu tidak kena semua. Semua saling mengunci dan membentengi diri masing-masing. Kalau terbongkar karena kecerobohan, semua mafhum itu karena kebodohan bermain dengan proyek atau kasus. Masyarakat mulai apatis dengan penegakan korupsi bias berjalan. Kalaupun aparat hukum (penegak hukum konvensional) menangkap, menahan, menyidik dan menyidangkan perkara korupsi, meski pelaku korupsi tidak membeberkannya dapat diendus adanya penyuapan/ pemerasan pemberantasan korupsi dengan terbukanya skandal korupsi yang bermain tidak cantik.

Disamping itu, kondisi sistem hukum Indonesia sudah memiliki segudang peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada alasan tidak ada hukumnya. Akan tetapi ketika sebuah peraturan ditetapkan, jangan mimpi menimbulkan kepastian hukum bahwa semua yang tertulis dilaksanakan dan ditegakkan. Hukum nantinya hanya diperjual belikan oleh aparat hukum dengan harga penawaran tertinggi. Kondisi buramnya hukum di Indonesia dengan ketidakpastian hukum, sangat wajar memunculkan kehawatiran beberapa kepala daerah dan aparatnya dan DPRD dalam setiap langkahnya terjerat pasal korupsi. Bukan karena benar-benar melakukan korupsi, akan tetapi karena kepentingan bisnis aparat hukum meraup keuntungan popularitas dan uang. Ketakutan dalam mengambil kebijakan yang responsif agaknya merusak kewenangan bebas (discreation of opewer) kekuasaan eksekutif di pusat dan daerah yang harus mengambil keputusan cepat sepanjang pada koridor hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik. 
Jika di Era 1970 an dan awal 1980-an, seorang pengacara menerima perkara/ klien yang berkelebat di kepalanya adalah pasal-pasal yang bisa menyelematkan dan menguntungkan kliennya. Namum saat ini yang dipersiapkan bukan pasal-pasal, akan tetapi siapa yang di lobi, didekati dan menyiapkan segebok uang. Ketidakpastian hukum di negeri ini tidak hanya membuat investor asing lari, akan tetapi kepercayaan yang rendah masyarakat (a low trust society) terhadap aparat hukum hingga pada titik terendah, dan menyulut benih rakyat untuk bertindak sendiri (self-action) dan rakyat merebut hukumnya sendiri dan menafsirkan sendiri di jalanan sampai dengan cara-cara yang terhormat menurut rakyat. Akankah korban korupsi menggunakan hukumnya sendiri? 

Berdasarkan fenomena diatas apakah rakyat dapat berharap kepada lembaga penegak hukum konvensional yang korup untuk memberantas korupsi? Berharap hapusnya korupsi? Jawabannya publik dari berbagi polling media massa menyatakan tidak. Dalam kacamata politik kriminal (Criminal Policy) penerapan hukum pidana (criminal law application) hanyalah satu jalur dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya lewat jalur hukum pidana (penal) yang lebih menitikberatkan sifat repressif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi hanya bersifat mengobati saja, sementara itu jalur non-penal lebih menitik beratkan kepada uapaya preventif sebelum kejahatan terjadi yaitu penanganan-penaganan faktor-faktor yang menyebabkan korupsi tumbuh subur di Indonesia. Sehingga dilihat dari sudut politik kriminal upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan korupsi. 

Untuk menyeret aparat hukum ke pengadilan untuk mendapat sanksi sulit, apalagi berharap sebagai pembasmi korupsi. Peran siapapun penting untuk tetap menjaga wibawa hukum di masyarakat dengan bersama-sama menanggulangi faktor-faktor yang menumbuh suburkan korupsi dengan tidak hanya mengandalkan KPK atau Pengadilan Tipikor saja. Jangan terlalu berharap banyaknya koruptor kelas teri/ wahid akan diusut, karena nantinya walaupun di vonis korupsi, dalam prosesnya penuh luka yang mengusik nurani dengan pemerasan atau pamrih. Penyebab korupsi sudah banyak dikemukakan, tetapi perlu ditegaskan kembali faktor dominan yaitu pemimpin yang tidak memiliki kemampuan membasmi korupsi dan lingkungan yang tidak mendukung gerakan anti korupsi. 

Pembenahan dari Aparat Hukum 

Di tengah sikap permisif masyarakat terhadap prilaku korupsi, gerakan anti korupsi harus tetap disurakan. Ada beberapa tawaran solusi menciptakan aparat hukum yang bebas korupsi yaitu : Pertama, membudayakan perilaku anti korupsi. Tentu tidak mudah, karena perilaku anti korupsi efektif jika menghasilkan yang positif bagi orang yang mengalaminya. Penghargaan sosial terus-menerus akan menguatkan perubahan ini, dan membudayakan terus istilah dan peribahasa yang mendorong perilaku anti korupsi. Perlindungan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap whistle blower dalam upaya membongkar koerupsi di daerah, bukan menghukumnya dengan pencemaran nama baik. Upaya ini tidak berarti tanpa dukungan dan komitmen pemimpin baik dipusat maupun di daerah.

Kedua, pembenahan sistem dan mekanisme pengawasan di masing-masing lembaga termasuk mekanisme pengaduan perilaku aparat hukum. Penting dibentuk lembaga-lembaga pengawas eksternal untuk mengawasi kinerja aparat hokum, termasuk di daerah. Di tingkatan nasional telah terbentuk KPK, Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman serta Komisi Yudisial dan eksistensi Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional dimaksimalkan dan kewenangannya diperlebar menjangkau daerah. Peran lembaga-lembaga pengawas independen penting tidak hanya di Pusat, akan tetapi juga di didaerah. Pengawasan dari media massa serta elemen-elemen masyarakat sangat penting terutama pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kasus (pencari keadilan) agar proses hukum berjalan di jalur yang benar tanpa intervensi uang dan kekuasaan.
 
Disamping itu, pemerintah daerah dengan aparaturnya perlu menyusun program yang mendukung pemberantasan korupsi dengan menciptakan transparansi dan pertanggungjawaban publik. Akses masyarakat atas informasi dan kebijakan publik harus dibuka lebar serta memberikan partisipasi publik yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Komisi atau Komite banyak dibentuk di daerah untuk mengatasi masalah tertentu, serta ditetapkan Perda Pelayanan Publik yang melahirkan Komisi Pelayanan Publik, sehingga meminimalisir terjadinya korupsi. Pembersihan aparat hukum di daerah harus terus dilakukan dengan cara-cara luar biasa karena korupsi adalah “extra ordinary crime”, apalagi pelakunya hamba hukum sendiri. 

Ketiga, Penyususunan dan perbaikan budget untuk mendukung operasional dan kesejahteraan. Jika kita lihat gaji hakim tingkat pertama terendah s/d tertinggi yaitu Rp. 2.230.200,- s/d Rp. 4.624.400,- tidak jauh berbeda dengan gaji para jaksa dan polisi di daerah golongan yang sama. Walaupun gaji ini jauh diatas upah minimum para buruh pabrik yang tetap hidup tanpa korupsi, gaji aparat hukum perlu ditingkatkan dengan beban beratnya. Kesejahteraan tidak berbanding lurus dengan integritas moral, terbukti koruptor kelas kakap yang mencuri uang rakyat justru sangat sejahtera dan kaya raya. Peningkatan gaji tetap penting, sehingga tidak ada alasan lagi soal rendahnya gaji, dan terutama menambah biaya oprasional aparat hukum. Dukungan lembaga penyusun peraturan hukum dalam alokasi badget sangat penting dan mendesak.

Keempat, pendidikan anti korupsi bagi aparat hukum harus dilakukan sejak dini dan peran pendidikan tinggi hukum dan lingkungan (keluarga dan pekerjaan) sangat penting. Pendidikan tinggi hukum yang mengarahkan lulusannya menjadi praktisi hukum yang pintar bermain pasal, tanpa pendidikan moral dan paham realitas di masyarakat akan menjauhkan dari keadilan masyarakat. Kampanye anti korupsi sudah sering dilakukan di daerah, akan tetapi tidak dorong komitmen bersama-sama untuk memberantas korupsi, bagaimana mungkin bawahan tidak tergoda untuk korupsi, jika atasannya dengan mata kepala menerima “uang damai”, “uang lelah”, “uang pengertian” dan sebagainya.
Kelima, memberikan tempat semestinya terhadap pencari keadilan yang tidak mampu. Selama ini lembaga hukum hanya perhatian terhadap pencari keadilan yang berkantong tebal. Di lingkungan penegak hukum terdapat prioritas penanganan kasus, hal ini harus dimaklumi, akan tetapi bukan dengan mengabaikan pelayanan kepada mereka yang perkaranya kecil yang tidak mampu. Bukankah hukum dengan aparat hukumnya diciptakan untuk melindungi yang tertindas, dirugikan, dan yang lemah, sehingga mengkhianati amanat hukum jika aparat hukum memanfaatkan hukum dan menjual profesinya demi kekuatan uang.
Jika pembenahan tidak dilakukan dari sekarang di lembaga yang seharusnya memberantas korupsi. Jangan salahkan mosi tidak pecaya rakyat dengan tidak melibatkan aparat hukum dalam proses bernegara dan masyarakat. pengaduan perkara bukan lagi ke lembaga hukum, akan tetapi diselesaikan dengan cara-cara masyarakat sendiri. Korupsi telah membuat rakyat miskin semakin miskin. Pelayanan sosial yang seharusnya didapatkan (pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan) tidak didapatkan karena dikorupsi orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat sulit mendapatkan lingkungan sehat karena ijin-ijin mudah dibeli para pelaku bisnis. Koruptor terus menerus mencuri uang rakyat, sementara itu jika dilaporkan ke lembaga hukum, aparat hukum akan bermain dan koruptor punya jawaban mengatasinya. Masih teruskah berdiam diri. Wallahu A’lam.  

* Praktisi Hukum
(Dikembangkan dari tulisan penulis “Aparat Hukum dan Pemberantasan Korupsi”, Surabaya Post (2006))