Kamis, 28 Januari 2010

"Putusan Provisi"


Putusan Provisi atau provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan semacam itu banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan. Putusan provisi ini tergolong dalam kategori putusan sela yang berbeda dengan putusan akhir. Di dalam hukum acara perdata, selain putusan provisi terdapat putusan praeparatoir yaitu putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan perkara. Juga terdapat putusan insidentil, yaitu putusan sela yang diambil jika terdapat insiden seperti misalkan memperbolehkan seseorang masuk dalam perkara, atau atau adanya penggabungan gugatan yang harus segera diputus, dan lain sebagainya. (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Cet ke-X, 2005, hlm. 46-57, 106-107) Sedangkan Sudikno Mertokusukumo (1988) menyatakan putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Selain putusan praeparatoir dan insidentil, menurut Sudikno adapula menurut Rv yang dikenal dengan putusan interlocutoir, yakni putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalkan pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat. Putusan interlocutoir ini dapat mempengaruhi putusan akhir.

Pengertian kedua ahli hukum ini hampir sama. Sebagaimana putusan sela lain, putusan provisionil ini bersifat sementara sampai adanya putusan akhir yang nantinya memutuskan bagaimana pokok perkara yang bisa memutus menolak, mengabulkan dan tidak dapat menerima. Dalam praktek peradilan perdata, permohonan untuk meminta putusan provisi dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan/gugatan atas pokok perkara atau terpisah, yaitu dengan permohonan yang diajukan lisan atau tertulis setelah permohonan atas pokok perkara diajukan di pengadilan. Kalau permohonan digabung, maka dasar permohonan (fundamentum petendi ) dan pokok permohonan (petitum) diajukan bersama-sama sebagai satu kesatuan. Sedangkan jika dipisah, maka setelah permohonan atas pokok perkara dimajukan, maka permohonan provisi diajukan tersendiri tentunya disertai dengan fundamentum petendi dan petitum yang jelas. Oleh karena permohonan provisi ada karena adanya pokok perkara, maka tidak ada putusan provisi tanpa adanya permohonan terhadap pokok perkara yang dipersengketakan.

Putusan provisi di dalam peradilan perdata, hanya dapat dilakukan oleh hakim pada tingkat pertama dan tidak dapat diajukan kepada pengadilan tingkat banding. Jadi ada batasan-batasan karena sifat sementara putusan ini, maka tidak diperkenankan permohonan provisi ini justru mempermasalahkan soal yang sudah masuk kepada pokok perkara atau tidak ada kaitannya atau keluar jauh atau menyimpang dari tuntutan pokok. Upaya hukum bisa dilakukan atas putusan provisi ini, yaitu dengan melakukan banding 14 hari setelah diucapkan oleh hakim pertama atau sejak diberitahukan kepada para pihak. Putusan ini sangat ketat dilakukan sebagaimana putusan serta merta untuk menghindari penyalahgunaan dengan diharuskan pelaksanaan putusan provisi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan tingkat pertama dan setelah mendapatkan ijin dari ketua pengadilan tingkat banding.

Dalam permohonan putusan provisi oleh Amrozi dkk dalam perkara pengujian UU No.2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menerima permohonan tersebut. MK mempertimbangkan: UU MK tidak mengenal permohonan provisi dalam pengujian undang-undang (UU); dalam setiap pengujian UU, UU yang diuji tersebut tetap berlaku sebelum dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, permohonan provisi dikenal dalam sengketa kewenagan lembaga negara yang diatur dalam Pasal 63 UU MK; bahwa mekanisme permohonan provisi sifatnya harus penting dan mendesak; dan permohonan provisi adalah permohonan yang bersifat sementara dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok permohonan. Sehingga MK mengganggap permohonan provisi yang diajukan tidak berdasar dan beralasan hukum.(Putusan No. 21/PUU-VI/2008, tanggal 21 Oktober 2008)

Dalam perkembangan selanjutnya, dalam permohonan pengujian UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan oleh Bibit- Chandra, MK mengabulkan sebagian permohonan provisi yang diajukan dan menolak permohonan selebihnya. Permohonan yang dikabulkan terbatas yang terkait dengan pengujian UU, yakni menunda penerapan Pasal 32 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 32 Ayat (3) UU KPK oleh Presiden, yakni tindakan administrative berupa pemberhentian Pimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Pertimbangan hukum MK adalah s e b a g a i b e r i k u t : “……….Ol e h karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara a quo dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela.

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, terlepas apakah pasal yang dimohonkan penguj ian nant inya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, Mahkamah memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [vide Pasal 28G ayat (1)], sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo melalui putusan provisi yang selengkapnya akan dimuat dalam amar putusan ini. Bahwa proses hukum yang sedang dihadapi oleh para Pemohon adalah proses hukum pidana yang juga menggunakan instrumen hukum pidana yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah. Karenanya, Mahkamah tidak berwenang memberikan penilaian terhadap proses hukum yang sedang berjalan sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menghentikan sementara proses hukum pidana para Pemohon yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan provisi sejauh menyangkut penghentian proses pidana di kepolisian dan kejaksaan.Bahwa dalam praktik pemeriksaan perkara pengujian undang-undang seringkali untuk kasus-kasus tertentu dirasakan perlunya putusan sela dengan tujuan melindungi pihak yang hak konstitusionalnya amat sangat terancam sementara pemeriksaan atas pokok pemohonan sedang berjalan. Bahwa Mahkamah berpendapat putusan sela perlu untuk diterapkan apabila dengan putusan tersebut tidak akan menimbulkan kerancuan hukum di satu pihak, sementara di pihak lain justru akan memperkuat perlindungan hukum.

Menimbang bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan (tetap) oleh Presiden padahal dasar hukum atau pasal undang-undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah.” (Putusan Sela (provisi) No. 133/PUU-VII/2009, tanggal 29 Oktober 2009) (Miftakhul Huda)

Sumber: Majalah Konstitusi No. 33 Oktober 2009

"Communis opinio doctorum"

Communis opinio doctorum adalah istilah latin yang menurut Mr. Mahadi dalam bukunya Sumber-Sumber Hukum (1958) berarti pendapat umum para guru. Dahulu di zaman Romawi, doktrin para guru disebut juga dengan Jus prodentibus constitutum yang berarti hukum yang diciptakan orang-orang cerdik pandai. Prudentes di zaman Romawi adalah golongan ahli hukum yang: membuat komentar tentang hukum yang berlaku dimasanya, berusaha mencari hakekat-hakekat hukum (les raisons profondes), dan berusaha memberi jawaban atas masalah-masalah yang hangat.

Di dalam komentar dan fatwa-fatwa mereka sering melampau batas-batas khusus dan menginjak masalah-masalah umum dengan membawakan soal-soal khusus kepada dasar-dasar umum. Lama kelamaan terciptalah dasar-dasar umum (un reseau de principes). Kalau terdapat kata sepakat diantara prudentes itu tentang sesuatu masalah, maka menurut Mahadi orang memakai istilah communis opinio doctorum.

Tentang doktrin ilmu hukum yang diakui sebagai communis opinio doctorum apakah sebagai sumber hukum terdapat beda pendapat. Namun, dalam ilmu hukum tata negara umumnya menganggap doktrin ilmu hukum yang telah diakui sebagai communis opinio doctorum dikalangan para ahli yang memiliki otoritas yang diakui oleh umum menurut Jimly Asshiddiqie (2006) diakui sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan referensi dalam membuat keputusan hukum. Namun, sumber hukum yang dianggap penting dalam ilmu hukum tata negara pada umumnya adalah: UUD dan peraturan perundangan tertulis, Jurisprudensi peradilan, kebiasaan ketatanegaraan (konvensi) dan Hukum Internasional tertentu.

Tidak dapat dipungkiri seorang hakim termasuk hakim konstitusi dalam memutus perkara seringkali mendasarkan pendapatnya pada ahli yang sudah umum diakui memiliki otoritas ilmiah dan netral. Dalam menilai konstitusionalitas norma hukum kadangkala rujukannya tidak dapat ditemukan dalam hukum yang tertulis dan disitulah peran doktrin dalam ilmu pengetahuan hukum sangat membantu dalam mengambil putusan dan nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis dapat digunakan sebagai sandaran dengan tetap tergantung dengan keyakinan hakim.

Sebagai perbandingan, dalam hukum Internasional pendapat ahli sangat berpengaruh besar. Bahkan Mahkamah Internasional dalam Piagam Mahkamah Internasional (Statute of The International Criminal Court of Justice) Pasal 38 Ayat (1) mengakui bahwa dalam menimbang dan memutus suatu perselisihan dapat mempergunakan pedoman yang salah satunya adalah pemdapat-pendapat sarjana hukum. (Miftakhul Huda)

Sumber: Majalah Konstitusi No. 33 Oktober 2009

"Konvensi Ketatanegaraan"

Konvensi ketatanegaraan pertama kali dikemukakan A.V. Dicey dalam An Introduction to the Study of the Constitution (1967) dengan istilah the Convention of the Constitution dan kadang kala menggunakan istilah understandings of the constitution, constitutional ethics, constitutional morality. Konvensi sebagai ketentuan ketatanegaraan tidak dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan yang membedakan dengan the law of the constitution (hukum konstitusi). Rules for determining the mode in which the discretionory powers of the crown or of the Ministers as servants of the Crown ought to be exercises.

Apabila pendapat Dicey diperinci lebih jauh menurut Bagir Manan dalam Konvensi Ketatanegaraan (1987) akan merupakan hal-hal berikut: a) Konvensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan (konstitusi) yang tumbuh, diikuti dan ditaati dalam praktek penyelenggaraan Negara. b) Konvensi sebagai bagian dari konstitusi yang tidak dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan. c) Konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak atau politik dalam penyelenggaraan negara. d) Konvensi adalah ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana seharusnya (sebaiknya) discretionary powers dilaksanakan.

Pengertian yang dilakukan Dicey diatas hampir diterima di Inggris dan negara-negara bersistem ketatanegaraan yang terpengaruh sistem tata negara Inggris. Namun mengenai tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan tidaklah bebas dari persoalan. Jennings menyatakan banyak sekali peraturan perundang-undangan baru yang dilaksanakan atau penaatannya semata-mata diserahkan pihak administrasi negara atau atau pejabat yang bukan peradilan. Kata Dicey, konvensi ketatanegaraan adalah kaidah-kaidah (hukum) kebiasaan di bidang ketatanegaraan. Kaidah (hukum) kebiasaan terdapat juga pada hukum lain, seperti di bidang keperdataan atau perniagaan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum yang berlaku pada kaidah hukum kebiasaan kemungkinan diskusi dan dilaksanakannya oleh (melalui) pengadilan.

Di Inggris, suatu kebiasaan dapat diakui atau dipaksakan oleh (melalui) pengadilan, asal memenuhi kriteria yaitu: a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar common law; c. telah ada untuk jangka waktu yang panjang; d. telah dilaksanakan secara damai dan berkelanjutan; e. dipandang oleh masyarakat sebagai kewajiban; f. mempunyai arti dan ruang lingkup tertentu; g. Diakui sebagai sesuatu yang mengikat oleh mereka yang terkena; h. Layak, tidak bertentangan dengan hak dan tidak merugikan atau menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang berada di luar kebiasaan itu. Sedangkan di Amerika serikat, hanya syarat reasonable yang menjadi ukuran. Di Negara-negara kontinental, kebiasaan akan mempunyai mengikat hukum jika dipenuhi syarat-syarat opinion necessitatis, pengakuan kebiasaan itu mempunyai kekuatan mengikat dan karena itu wajib ditaati.

Wheare (1966) membedakan usage dengan convention. Konvensi adalah ketentuan-ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat. Ketentuan yang diterima sebagai kewajiban dalam menjalankan Undang-Undang Dasar. Berbeda dengan usage yang semata-mata daya ikatnya bersifat persuasif. Jadi unsur konvensi adalah obligatory. Hal yang sama terjadi dalam opinio necessitatis dalam sistem kontinental. Konvensi berkembang karena kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan negara dan terbentuk melalaui praktek yang berulang-ulang yang tumbuh menjadi kewajiban. Konvensi dapat terjadi melalui kesepakatan-kesepakatan tertulis yang mengikat tanpa dikaitkan dengan waktu tertentu sebagaimana konvensi yang tumbuh melalui kebiasaan.

Konvensi ketetenegaraan pernah menjadi pertimbangan MK dalam putusan perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Pebruari 2009. Dalam pengujian Pasal 3 Ayat (5) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut MK berpendapat sebagai berikut:
“Bahwa terhadap Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urut yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Misalnya, Pasal 3 ayat (5) berbunyi, “Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD dan DPD”. Pengalaman yang telah berjalan ialah Pemilu Presiden dilaksanakan setelah Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 3 ayat (2) UUD 1945], sehingga Pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik Presiden dan Wakil Presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut desuetudo atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa “the life of law has not been logic it has been experience”. Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008adalah konstitusional”. (Miftakhul Huda)

Sumber: Majalah Konstitusi No.34 Nopember 2009

"Contrarius actus"

Contrarius actus dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali. (Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum,Gadjah Mada University Press, cet ke-5, 2009)

UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lampiran huruf C tentang “Pencabutan” menentukan: “Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh mencabut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu”.

Asas contrarius actus ini berlaku tidak hanya untuk keputusan administrasi negara, namun juga asas peraturan perundang-undangan. Yang berhak mencabut adalah pembentuknya itu sendiri dan tidak dapat dilakukan oleh peraturan atau lembaga yang lebih rendah. Asas ini juga sering digunakan sebagai dasar putusan pengadilan tidak dapat mencabut dan membatalkan berlaku mengikatnya sebuah peraturan perundang-undangan. Asas ini dahulu digunakan dasar Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan di bawah undang-undang (UU) hanya berwenang menyatakan tidak sah, sedangkan yang berwenang mencabut dan membatalkannya adalah pembentuknya sendiri. UU 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan jika gugatan dikabulkan, pengadilan dapat menetapkan kewajiban yang harus dilakukan badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN) untuk mencabut Keputusan TUN tersebut dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru. Sehingga pencabutan sebuah peraturan atau keputusan pejabat publik hanya dapat dilakukan oleh pembentuknya.

Sedangkan pengujian konstitusionalitas UU, Pasal 57 ayat (1) UU MK menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan”. (Miftakhul Huda)

Sumber: Majalah Konstitusi No. 34 Nopember 2009

"Pemeriksaan Setempat"

Pemeriksaan setempat atau descente menurut Sudikno Mertokusumo dalam “Hukum Acara Perdata Indonesia” (1988) ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung pengadilan atau di luar tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

Kalau seorang hakim merasa belum memiliki kepastian bukti-bukti yang diajukan, sementara itu keberadaan objek sengketa seperti barang tetap (tanah, gedung dan sebagainya) yang tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan sebagaimana layaknya barang bergerak, maka persidangan dapat dilakukan di mana barang tersebut berada. Pemeriksaan setempat diakui keberadaannya dalam hukum acara perdata. Praktek pemeriksaan setempat dilakukan oleh Ketua Mejelis Hakim yang memeriksa perkara dan yang memimpin persidangan. Pemeriksaan setempat dilakukan dengan memberikan putusan mengenai pengabulan atau penolakannya setelah ada permintaan para pihak.

Meskipun pemeriksaan setempat bukan alat bukti sebagaimana Pasal 164 HIR, tetapi oleh karena tujuannya agar hakim memperoleh kepastian peristiwa yang disengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannya sendiri diserahkan kepada hakim. Dikabulkannya sebuah permohonan pemeriksaan setempat dilakukan dengan putusan sela, yakni putusan interlocutoir. Putusan sela ini berbeda dengan putusan sela jenis lainnya yang tidak berkaitan dengan putusan akhir, akan tetapi hanya agar memperlancar pemeriksaan perkara seperti misalkan putusan penggabungan dua perkara atau menolak pemeriksaan seorang saksi, atau masuknya seseorang dalam perkara.

Selama ini MK mengenal putusan sela berdasar UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), Peraturan MK dan praktek kekuasaan mengadili perkara berdasarkan konstitusi. Dalam sengketa pemilu dan sengketa kewenangan lembaga negara, MK mengakomodasi putusan sela tersebut. Selanjutnya melalui putusan provisi (sela) MK juga menerapkan putusan sela untuk mencegah kerugian hak-hak konstitusional warga negara dalam sebuah perkara pengujian UU KPK yang diajukan oleh Bibit-Chandra. (Miftakhul Huda)
Sumber: Majalah Konstitusi No. 34 Nopember 2009

Rabu, 27 Januari 2010

"wet in formele zin - wet in materiële zin"


Wet in formele zin umumnya diterjemahkan sebagai undang-undang (UU) dalam pengerian formal, sedangkan wet in materiële zin sebagai UU dalam arti material. Di Belanda yang disebut sebagai wet in formele zin adalah setiap keputusan yang dbentuk oleh Pemerintah (regering) dan Staten Generaal, terlepas apakah isinya sebuah penetapan (beshikking) atau pengaturan (regeling). Dalam hal ini yang dilihat siapa pembentuknya. PJP Tak dalam Rechtsvorming In Nederland (een inleiding) (1984) menyatakan, “….van een wet ini formele zin spreken weals de regering en de Saten General gezaminlijk een besluit nemen volgens een in de Grondwet (art. 82 e.v.) vastgelegde procedure….”.

Sedangkan wet in materiële zin di Belanda memiliki arti khusus, isinya memang sebuah peraturan akan tetapi tidak selalu merupakan bentukan Regering dan Staten-General bersama-sama, melainkan dapat pula produk pembentuk peraturan (regelgever) yang lebih rendah, seperti Raja, Menteri, Provinsi, Kotamadya dan sebagainya.

Di dalam kepustakaan Belanda, A. Hamid S. Attamimi (1990) menyatakan pemahaman tentang wet yang formal dan material bersumberkan pertanyaan pokok apa sebenarnya tugas pembentuk wet (de wetgever). Ada pendapat yang menganut pemahaman pembentuk wet dibebankan tugas tertentu, sehingga pengertian tentang apa yang dimaksud dengan wet ialah suatu peraturan yang mengandung isi atau materi tertentu, dan karena itu diperlukan prosedur pembentukan tertentu pula (het materiele wetsbegrip). Sedangkan pendapat kedua menyatakan apa yang dimaksud Grondwet dalam pembentukan wet tidak lain permulaan perumusan prosedur formal sebagai syarat terbentuknya wet, tidak memperdulikan isinya. Pendapat ini adalah sebagai pemahaman tentang wet dalam pengertian formal (het formele wetsbegrib).

Attamimi menyarankan untuk menghilangkan kerancuan pengertian, agar kata-kata wet in formele zin diterjemahkan dengan UU saja, sedangkan wet in materiële zin dengan istilah “peraturan perundang-undangan”. Di Indonesia sebuah UU tidak hanya mensyaratkan prosedur pembentukannya, namun menurutnya berdasar UUD 1945 membuat peraturan negara merupakan bagian fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Negara, sehingga dikatakan Indonesia bukan semata-mata menentukan prosedur, akan tetapi juga menganut pemahaman secara material.

Di Indonesia pembedaan ini menjadi wacana menarik dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan kita apa yang termasuk pengertian wet in materiële zin dapat diujikan di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Apakah semua UU meskipun isinya hal-hal tidak penting atau bukan bersifat peraturan (regeling), dapat diuji konstitusionalitasnya. Hal yang tidak dapat dipungkiri sebelum dibentuk UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam praktek banyak berbagai peraturan perundang-undangan yang kurang memperhatikan materi muatan yang tepat, sehingga bisa terjadi materi muatan yang seharusnya materi UU, menjadi materi muatan peraturan dibawahnya atau bahkan dalam bentuk Tap MPR/S yang oleh MPR pada 2003 beberapa masih dinyatakan memiliki kekuatan berlaku. (Miftakhul Huda)

Sumber: Majalah Konstitusi No.35 Desember 2009

“Forum Privilegiatum”


Oleh Miftakhul Huda*

Forum Privilegiatum adalah hak khusus yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi untuk diadili oleh suatu pengadilan yang khusus/tinggi dan bukan oleh pengadilan negeri. (J. C. T. Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Aksara Baru, 1983, hal. 62-63) Sedangkan Saldi Isra mendefinisikan sebagai “Pemberhentian pejabat tinggi negara, termasuk presiden, melalui proses peradilan khusus (special legal proceedings). Pejabat yang dianggap melanggar hukum diberhentikan melalui mekanisme pengadilan yang dipercepat tanpa melalui proses dari tingkat bawah (konvensional)”.

Hak-hak khusus ini berlaku untuk pejabat-pejabat tinggi tertentu dan diadili Mahkamah Agung (MA) yang dikenal saat berlakunya UUDS 1950 dan Konstitusi RIS. Pasal 106 UUS 1950 menyatakan: “Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung, Djaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan juga pegawai-pegawai, anggota-anggota majelis-majelis tinggi dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-undang dan yang dilakukkannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan undang-undang”. Menurut Soepomo (1950) pasal UUDS 1950 diambil begitu saja dari Konstitusi RIS dan berdasar dokumen resmi atau pembicaraan di parlemen menurutnya tidak disinggung sebab-sebabnya.

Dalam UU Darurat No. 29 Tahun 1950 tentang Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia, ditentukan kejahatan dan pelanggaran tersebut yaitu: a. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman mati; b. Kejahatan-kejahatan yang termaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kedua Titel-titel I, II, dan III; c. Kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya dalam keadaan yang memberatkan kesalahannya sebagaimana termaksud dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu, berdasarkan UU No.9 Tahun 1948 tentang Kedudukan Hukum Anggota-Anggota (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat yang ditetapkan 14 April 1948, Pasal 3 ayat (2) menyebutkan, ”Anggota Komite Nasional Pusat yang melakukan kejahatan dan pelanggaran dalam ia menjalankan hak dan kewajibannya sebagai Anggota Komite Nasional Pusat di luar rapat-rapat (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat dengan menyimpang dari ketentuan yang berlaku untuk Mahkamah Agung diadili oleh Mahkamah Agung dalam peradilan pertama dan terakhir”. Ayat (3) menyatakan, ”Perkara-perkara diluar daripada yang disebutkan dalam ayat (2) pasal ini tetap diadili oleh pengadilan biasa”.

Oleh karenanya, hak-hak khusus ini hanya dimiliki orang-orang diatas untuk diadili oleh MA dalam hal melakukan kejahatan atau pelanggaran tertentu. Dalam praktek ketatanegaraan, Menteri Negara Sultan Hamid pernah dituntut oleh Jaksa Agung R. Soeprapto di MA dengan majelis hakim yang diketuai Ketua MA, Mr. Wirjono Prodjodikoro dalam forum privilegiatum dengan hukuman 10 tahun dari tuntutan 18 tahun potong masa tahanan. Jenderal Nasution, Kemal Idris, Menteri Kehakiman Djodi Gondokusumo, Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani, dan Menteri Kemakmuran Mr. Isqak pernah diperiksa berkaitan perlakuan khusus ini semasa berlakunya forum privilegiatum semasa Jaksa Agung R. Soeprapto.

Menurut penulis, proses permintaan pertanggungjawaban Presiden dan/Wakil Presiden melalui forum politik di DPR dan MPR dan proses peradilan di MK dapat dikatakan perpaduan dua konsep pemberhentian pejabat dalam hukum tata negara yang disebut impeachment dan forum privilegiatum secara terbatas. Artinya dakwaan DPR terhadap pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan melalui proses impeachment di MPR setelah terbukti kebenaran pendapat DPR melalui proses peradilan ketatanegaraan di MK.

Namun putusan MK adalah terbatas membenarkan pendapat DPR apabila terbukti dan final secara yuridis dan mengikat DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan (Pasal 19 ayat (3) PMK No.21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden). MK tidak berwenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang menjadi kewenangan MPR. Selain itu juga mengenai sanksi pemidanaan, sanksi administrasi, atau perdata terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk semua warga negara (equality before the law). Pasal 20 PMK No. 21 Tahun 2009 menentukan: “Putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan DPR tidak menutup kemungkinan diajukannya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan pidana, perdata, dan/ atau tata usaha negara sesuai dengan asas dan hukum acara masing-masing”.

Sebagai bahan perbandingan, bahwa pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat publik (Pimpinan dan Anggota Badan legislatif, kepala daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Hakim Agung/Hakim, Pimpinan dan Anggota BPK, Pimpinan dan Anggota Dewan Gubernur BI, Jaksa) memerlukan ijin Presiden dengan pengaturan yang bermacam-macam. Sedangkan pemeriksaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan Pejabat setingkat menteri tidak diatur mengenai perijinan untuk pemeriksaan oleh penegak hukum. Kewenangan khusus dimiliki oleh KPK untuk kejahatan tertentu mengenai soal perijinan tersebut. Pengaturan mengenai proses pemeriksaan dan hak-hak khusus untuk diadili dalam lembaga peradilan yang berbeda menjadi hal penting didiskusikan kembali.

* pengamat hukum dan ketatanegaraan

“Impeachment”



Oleh Miftakhul Huda*

Impeachment menurut Black's Law Dictionary adalah sebagai “A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called ‘articles of impeachment”(Lihat Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, St. Paul, Minn.: West Group,1991, hlm. 516) Sementara Encyclopedia Britanica mengartikan sebagai “a criminal proceeding instituted against a public official by a legislative body”.

Impeachment adalah sebuah proses pidana terhadap pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan Senat, disebut dengan quasi political court. Proses impeachment diawali dengan adanya articles of impeachment, sebagaimana layaknya surat dakwaan dalam peradilan pidana. impeachment oleh karenanya merupakan proses pendakwaan perbuatan menyimpang dari pejabat publik. Yang perlu digarisbawahi bahwa proses impeachment adalah sidang politik sebagai kontrol parlemen terhadap pejabat publik, sehingga sanksi yang dijatuhkan bukan sanksi penjara (kurungan) atau denda sebagaimana putusan lembaga peradilan umum.

Pengaturan impeachment di Amerika Serikat diatur dalam Article 2 Section 4 yang menyatakan, “The President, Vice President, and all civil officers of the United States, shall be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors”. Ketentuan impeachment dalam Konstitusi Amerika Serikat inilah yang banyak mempengaruhi rumusan konstitusi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Padahal sejatinya impeachment berasal dari abad 14 di Inggris.

Jika dilihat dari pengertian diatas, objek impeachment tidak hanya seorang Presiden atau Wakil Presiden akan tetapi juga para pejabat publik lain dan orang-orang yang powerful. Namun di berbagai negara hal demikian ditentukan berbeda-beda dalam konstitusinya. Di Amerika Serikat, The House of Representatives (DPR) berkuasa mendakwa Presiden, Wakil Presiden, hakim-hakim, dan pejabat sipil lainnya dari pemerintahan federal, sedangkan Senat yang mengadili semua tuntutan tersebut. Sedangkan di Indonesia ditetapkan hanya Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Mengenai alasan pendakwaan (impeachment) di tiap negara menentukan berbeda-beda, yakni terdapat negara yang menerapkan hanya pelanggaran hukum yang bersifat pelanggaran pidana atau pelanggaran yang lebih bersifat tata negara yang menjadi dasar pendakwaan. Untuk pelanggaran pidana misalkan diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat dengan alasan-alasan: treason, bribary or other high crimes and misdemeanor (Pasal 2 ayat (4)) dan Konstitusi Perancis dengan: only the case of high treason (Pasal 68). Sedang Konstitusi Jerman mengaitkan tidak hanya pelanggaran pidana dan tata negara, tetapi juga pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yaitu: “The Bundestag or the Bundesrat may impeach the Federal President before the Federal Constitutional Court for wilful violation of this Basic Law or any other federal statute”. Presiden dapat di-impeach, baik karena didakwa melanggar UUD ataupun UU Federal lainnya.

Sebelum Perubahan UUD 1945, seorang Presiden/Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatanya karena dianggap sungguh-sunggug melanggar haluan negara dalam sebuah Sidang Istimewa (SI) MPR. Jika dalam fungsi pengawasannya DPR mengganggap Presiden telah sunggung-sungguh melanggar haluan negara, DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. Dalam waktu tiga bulan jika presiden tidak mengindahkan memorandum yang pertama maka DPR dapat menyampaikan memorandum yang kedua. Jika dalam waktu satu bulan memorandum kedua tersebut Presiden tidak mengindahkan maka DPR dapat meminta MPR mengadakan SI MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. (Pasal 7 Tap MPR No. III/MPR/1978).

SI MPR terselenggara atas permintaan dengan mekanisme memorandum yang sebelumnya menggunakan fungsi pengawasan dengan hak interpelasi atau hak angket. Sidang pertanggungjawaban Presiden dan/Wakil Presiden ini hanya dapat terjadi jika atas permintaan DPR. Seorang Presiden, Ketua MPR atau lembaga dan pejabat lain tidak berhak meminta MPR untuk menyelenggaran SI ini. Sungguh-sungguh melanggar haluan negara selama ini dalam praktek ditafsirkan sendiri oleh MPR apa yang disebut sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Kasus SI MPR meminta pertanggungjawaban Soekarno, Habibie, dan Gus Dur oleh MPRS/MPR dapat dilihat alasan-alasan yang digunakan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Berkenaan dengan ketentuan sebelum Perubahan UUD 1945, ada pendapat yang mengaggap kita tidak mengenal impeachment dan pendapat sebaliknya menyebut sistem kita mengakui impeachment meski dalam sistem ketatanegaraan kita materi yang didakwakan bukan pelanggaran pidana, akan tetapi pelanggaran haluan negara.

Pasca Perubahan UUD 1945, alasan pemberhentian Presiden dirumuskan berdasarkan ketentuan yang limitatif dalam UUD, yakni: 1) apabila terbukti Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun 2) apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Ketentuan pemberhetian Presiden dan/ Wakil Presiden saat ini meski tetap subjektif, akan tetapi lebih terperinci tidak sebagaimana ketentuan sebelumnya. Jadi tidak dapat pemberhentian karena hal-hal yang remeh atau kecil atau karena kebijakan yang tidak didukung parlemen sebagaimana dalam sistem parlementer.

Selain itu, pemberhentian Presiden/Wakil Presiden harus melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) apakah benar dan terbukti pelanggaran yang dituduhkan sesuai UUD. Sebelum DPR mengajukan usul pemberhentian, DPR harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa dan mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa terjadi pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden. Pengajuan permintaan harus mendapat persetujuan 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Jika MK menganggap terbukti, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Keputusan pemberhentian sendiri harus diambil dalam rapat paripurna yang sekurang-kurangnya dihadiri ¾ jumlah anggota dan dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/ atau Wakil Presiden diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

* pengamat masalah hukum dan ketatanegaraan

Jumat, 15 Januari 2010

Exceptie (Eksepsi)

Exceptie (Eksepsi) para ahli pada umumnya sepakat mendefinisikan tangkisan, pembelaan, jawaban yang tidak menyinggung isinya tuduhan gugatan atau pokok permohonan, tetapi semata-mata bertujuan supaya pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan. Dengan demikian eksepsi adalah bantahan/sanggahan berkenaan di luar pokok perkara yang dipersoalkan oleh Pemohon/Penggugat di pengadilan.
Dalam hukum acara perdata, Eksepsi biasanya dibedakan eksepsi mengenai kekuasaan absolut dan eksepsi mengenai kekuasaan relatif. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut adalah eksepsi yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tertentu, karena persoalan yang menjadi dasar gugat tidak termasuk wewenang pengadilan tersebut, akan tetapi wewenang badan pengadilan lain. Misalkan, seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri, akan tetapi diajukan di Pengadilan Agama, atau seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri akan tetapi diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Eksepsi ini dapat diajukan setiap saat, dan hakim karena jabatannya harus memutuskan soal berkuasanya ini tanpa menunggu diajukannnya eksepsi.

Eksepsi mengenai kekuasaan relatif yaitu eksepsi yang menyatakan pengadilan negeri tertentu adalah tidak berwenang mengadili, karena menjadi wewenang pengadilan negeri lain. Misalkan seharusnya wewenang PN Bandung, akan tetapi diajukan di PN Surabaya. Eksepsi ini tidak dapat setiap saat diajukan, akan tetapi terbatas sebelum tergugat mengajukan jawaban. dengan kedudukan MK, eksepsi ini tidak relevan dikarenakan lembaga pengawal dan penafsir konstitusi ini tidak seperti Mahkamah Agung yang membawahi peradilan di bawahnya.
Selain eksepsi mengenai acara, dalam hukum acara perdata disebut juga eksepsi prosesuil (procesueel). Artinya Lain-lain eksepsi prosesuil adalah bahwa persoalan yang sama telah pernah diputus dan putusannya berkekuatan hukum tetap, eksepsi bahwa persoalan yang sama sedang diperiksa oleh pengadilan lain atau masih dalam taraf banding atau kasasi, dan eksepsi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kwalifikasi/ sifat untuk untuk bertindak.
Eksepsi menyangkut hukum materiil ada 2 macam, yaitu eksepsi dilatoir yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat belum dapat dikabulkan, misalkan oleh karena penggugat telah memberikan penundaan pembayaran. Kemudian yang kedua eksepsi peremtoir, yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalkan oleh karena gugatan telah diajukan lampau waktu (kedaluarsa), atau bahwa utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan.
Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (2005) berdasarkan pasal 136 HIR, eksepsi kecuali menyangkut kekuasaan hakim (absolut dan relatif) harus dibahas bersama-sama dengan pokok permohonan. Maksud dari ketentuan ini adalah menghindarkan keterlambatan yang tidak perlu, agar proses berjalan cepat dan lancar.

Dalam praktek permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sering kali eksepsi diajukan. Pada PHPU 2009, Termohon disamping banyak yang mengajukan jawaban berkenaan pokok perkara, juga mengajukan eksepsi yang kebanyakan berkenan dengan: menyoal legal standing Pemohon bahwa objek perkara yang digugat bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, batas waktu permohonan melewati 3 x 24 jam dengan mendasarkan pada tanggal registrasi, permohonan kabur dan tidak jelas, dan hal-hal lain yang sebenarnya sudah mempermasalahkan substansi pokok perkara, sehingga kebenarannya secara sah dan meyakinkan harus diperiksa terlebih dahulu. Yang harus digaris bawahi jawaban Termohon/Tergugat baik berkenaan dengan pokok perkara dan eksepsi harus dipertimbangkan oleh pengadilan dan diputuskan adalam amar putusan. (Miftakhul Huda)

(Sumber: Majalah Konstitusi No.31-Agustus 2009)

Kamis, 14 Januari 2010

Ex Nunc

Ex Nunc merupakan bahasa latin yang menurut J.C.T Simorangkir dkk (1983) berarti berlakunya pada saat ditetapkannya (sekarang) juga; jadi tidak kemudian atau duluan. Begitu pula menurut Subekti dan Tjitrosoedibio (1969) artinya mulai sekarang, berlaku untuk hari depan, berlaku sejak hari ditetapkan (tidak berlaku surut.

Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan putusan No.013/PUU-I/2003 perihal pengujian UU No.16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme pada Peristiwa peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober berpendapat pada dasarnya hukum harus berlaku ke depan (prospective). Adalah tidak fair jika seseorang dihukum pada saat dilakukan perbuatan tersebut perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sah. Begitupula tidak fair seseorang dipidana lebih berat padahal pada saat dilakukan perbuatan diancam hukuman lebih ringan, baik berkenaan dengan hukum acara maupun hukum materiil.

Penerapan prinsip retroaktif dalam hukum pidana hanya merupakan pengecualian yang hanya dapat diberlakukan terhadap pelanggaran HAM berat (gross violation on human rights) sebagai suatu kejahatan yang serius (extra ordinary crime). Menurut pertimbangan hukum Mahkamah, kejahatan terorisme tidak termasuk pelanggaran HAM berat sebagaimana menurut UU HAM dan Statuta Roma 1998. Putusan kembali dikuatkan dalam pendapat Mahkamah dalam putusan No. 065/PUU-III/2004 perihal pengujian UU Pengadilan HAM, bahwa dengan menerapkan asas non retroaktif jika melanggar dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan kegunaan hukum, maka menerapkan hukum yang berlaku surut secara terbatas terhadap extra ordinary crime dapat dibenarkan menurut hukum.

Sedangkan terkait kekuatan berlaku putusan pengadilan di beberapa negara akibat hukum pernyataan inkonstitusional terhadap suatu undang-undang mengatur bervariasi. Di beberapa negara menentukan putusan inkonstitusional berlaku ke depan (prospective), dan di negara lainnya putusan dapat berlaku surut ke belakang (ex tunc). Di Austria, MK memiliki diskresi menyatakan putusannya berlaku surut ke belakang hingga waktu tertentu setelah undang-undang dipublikasikan. Begitu pula prinsip retroaktive juga berlaku di Turki, Yugoslavia 1963, Italia, Jerman dan lain sebagainya. (Miftakhul Huda)

(Sumber: Majalah Konstitusi No.31-Agustus 2009)

Ex Tunc

Ex Tunc atau juga dikenal ex post facto law yaitu berlaku surut, atau berlaku kemudian. Sebagaimana dikemukakan di bagian Ex Nunc pada dasarnya hukum tidak boleh berlaku surut ke belakang, namun prinsip ini berlaku tidak mutlaq dengan tetap bersandarkan batasan-batasan yang dibenarkan.

Menurut pertimbangan MK dalam putusan No. 069/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU KPK, bahwa sebuah ketentuan mengandung pemberlakuan hukum secara retroaktif jika ketentuan tersebut (a) menyatakan seseorang bersalah karena malakukan perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, dan (b) menjatuhkan hukuman atau pidana mati yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

Sebuah putusan pengadilan terdapat kondisi menyebabkan sebuah putusan pada dasarnya dapat berlaku surut, misalkan ketika pengadilan menyatakan sebuah peraturan, kebijakan, atau sebuah perikatan dinyatakan batal demi hukum (null and void) yang berbeda akibatnya jika dinyatakan batal dan tidak sah (voidable). Artinya jika batal demi hukum semua akibat yang ditimbulkan oleh karenanya dianggap tidak pernah terjadi. Di dalam putusan perkara perselisihan hasil pemilukada No. 57/PHPU.D-VI/2008, 8 Januari 2009, MK pernah menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008-2013. Pemenang pemilu (Pihak Terkait) tidak berhak menjadi calon kepala daerah, dan karenanya keikutsertaannya sejak semula adalah batal demi hukum (void ab initio).

Selanjutnya, tidak hanya putusan berlaku surut, MK pernah memutuskan sebuah undang-undang meski dinyatakan inkonstitusional, akan tetapi kekuatan tidak mengikatnya berlaku tidak pada saat dinyatakan inkonstitusional. Mahkamah menyatakan tidak mengikat Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditangguhkan sampai jangka waktu diadakan perubahan paling lambat sejak 3 tahun sejak 19 Desember 2006. Artinya putusan akibat putusan terhadap undang-undang tidak berlaku sejak dibacakan atau berlaku surut ke belakang.

MK dalam putusan 6 Agustus 2009, No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 dalam pertimbangannya menyatakan, “…..Dalam bidang hukum tata negara, dengan muatan dan bidang Undang-Undang yang beragam, dapat dipastikan adanya kepentingan hukum tertentu yang dilindungi oleh UUD 1945, menyangkut status atau kedudukan yang lahir dari keterpilihan melalui proses pemilihan umum, baik yang diputuskan oleh Mahkamah melalui pengujian Undang-Undang yang terkait erat dengan keterpilihan calon melalui metode penghitungan suara dan penentuan kursi, maupun melalui sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum. Akibat hukum putusan demikian dipastikan harus mengikat secara surut pada keterpilihan dan perolehan suara tersebut, baik dengan putusan yang mengukuhkan maupun membatalkan penetapan suara dan perolehan kursi yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tanpa keberlakuan surut demikian maka tujuan perlindungan konstitusional yang secara rasional diletakkan pada penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum dan pengujian Undang-Undang yang berdampak pada status atau kedudukan hukum seseorang tidak akan tercapai, sebagaimana menjadi maksud konstitusi dan hukum yang berlaku”

Selanjutnya, Mahkamah berpendapat, “…….Oleh karenanya prinsip non-retroaktif akibat hukum satu putusan Mahkamah bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak,sebagaimana juga secara tegas dimuat dalam UU MK berbagai negara yang memiliki MK. Untuk bidang Undang-Undang tertentu, pengecualian dan diskresi yang dikenal dan diakui secara universal dibutuhkan karena adanya tujuan perlindungan hukum tertentu yang hendak dicapai yang bersifat ketertiban umum (public order). Terlebih lagi dalam putusan yang bersifat memberi tafsiran tertentu sebagai syarat konstitusionalitas satu norma (interpretative decisions), putusan demikian secara alamiah harus selalu berlaku surut terhitung sejak diciptakannya peraturan perundang-undangan yang ditafsirkan tersebut, karena memang dimaksudkan merupakan makna yang diberikan dan melekat pada norma yang ditafsirkan. Oleh sebab itu meskipun UU MK menentukan putusan Mahkamah bersifat prospektif akan tetapi untuk perkara a quo, karena sifatnya yang khusus, maka putusan a quo harus dilaksanakan berlaku surut untuk pembagian kusi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 tanpa ada kompensasi atau ganti rugi atas akibat-akibat yang terlanjur ada dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya”

Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya setelah menyatakan Pasal 205 ayat(4), Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 konstitusional bersyarat sepanjang diartikan sesuai putusan MK dan juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahakamh ini. (Miftakhul Huda)

(Sumber: Majalah Konstitusi No. 31-Agustus 2009)

Selasa, 12 Januari 2010

"audi et alteram partem"

Audi et alteram partem merupakan kalimat dari bahasa latin yang berarti: “Dengarkan sisi lain”. Kalimat ini dikenal sebagai asas hukum dalam hukum acara atau hukum prosesuil. Agar sebuah proses persidangan berjalan seimbang, maka kedua belah pihak harus di dengar dan diberikan kesempatan yang sama demi keadilan. Hakim tidak boleh menerima keterangan hanya dari satu pihak saja, tanpa terlebih dahulu mendengar dan memberikan kesempatan pihak lain mengajukan pendapatnya. Konsekwensi asas ini jika salah satu pihak memberikan dan mengajukan alat bukti di persidangan, maka pihak lawan harus mengetahui dan hadir di persidangan.

Azas Audi et Lateram Partem dikenal sebagai azas keseimbangan dalam hukum acara oidana, yakni seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiil suatu perkara yang diadilinya. Hak untuk didengar pendapatnya sebagai perwujudan asas audi et alteram partem ini juga adalah merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

Di dalam hukum acara perdata, asas ini memberikan kedudukan sama kepada para pihak di muka hakim dengan beban pembuktian yang seimbang. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukannya. Asas ini membawa akibat kemungkinan untuk menang bagi para pihak dengan kesempatan sama. Pada asanya dalam hukum perdata secara umum, siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dialah yang harus membuktikannya sebagaimana ditentukan dalam HIR. Namun dalam prakteknya pembagian beban pembuktian dirasakan adil yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan jika disuruh membuktikan.

Terkait dengan asas ini, jika pihak Tergugat/Termohon telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir, maka pengadilan dapat mengabulkan gugatan dengan putusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), kecuali kalau gugatan melawan hak atau tidak beralasan. Hakim tetap harus mempertimbangkan terbukti tidaknya dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon.

Dalam praktek, permohonan yang diajukan dalam bentuk permohonan (voluntaire), padahal didalamnya terdapat sengketa, tidak diperkenankan. Hal ini untuk seharusnya dalam bentuk gugatan (contentiosa), karena untuk melindungi kepentingan orang-orang yang berkepentingan dengan perkara. Tidak dimasukkannya pihak-pihak berkepentingan, padahal terdapat sengketa di dalamnya, mengakibatkan sebuah permohonan dinyatakan tidak diterima (NO). Hal ini semata-mata untuk melindungi penyalahgunaan sebuah gugatan, akan tetapi diajukan dalam bentuk permohonan.

Di dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK), asas ini tidak tegas dicantumkan. Namun pada dasarnya norma yang dirumuskan pasal-pasal undang-undang merupakan penjabaran asas ini. Begitu pula dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, memberikan kesempatan sama memberikan keterangan mulai dari pemberitahuan permohonan, kesempatan mengajukan jawaban dan bukti-bukti, masuknya pihak-pihak berkepentingan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karakteristik perkara di MK menyangkut kepentingan publik, oleh karenanya asas-asas lain belum tentu sesuai. Hakim Konstitusi terikat dengan kewajiban aktif dalam persidangan dengan kondisi masyarakat pencari keadilan belum seimbang dalam pengetahuan dan kemampuan. Ketentuan Pasal 5 (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang” dan Ayat (2) “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.” juga berlaku di MK. (Miftakhul Huda)

Sumber: Majalah Konstitusi No.32 September 2009

Kesesatan (Fallacy/Fallacia)

Kesesatan menurut sumber Wikipedia adalah kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berfikir dikarenakan penyalahgunaan bahasa dan/atau penyalahgunaan relevansi. Kesesatan merupakan bagian dari logika sebagai lawan dari argumentasi yang logis. Kesesatan relevansi adalah sesat pikir yang terjadi karena argumentasi yang diberikan tidak tertuju kepada persoalan yang sesungguhnya, tetapi terarah kepada kondisi pribadi dan karakteristik personal seseorang (lawan bicara) yang sebenarnya tidak relevan untuk kebenaran atau kekeliruan isi argumennya.

Sebuah kesesatan dalam penalaran/ argumentasi hukum termasuk dalam klasifikasi kesesatan relevansi yang menurut R.G. Soekadijo (1985) terdapat lima model, yaitu:
1) Argumentum ad ignorantiam, adalah kesesatan ini terjadi apabila orang mengargumentasikan suatu proposisi atau pernyataan benar karena tidak terbukti salah atau proposisi salah karena tidak terbukti benar.
2) Argumentum ad verecundiam, yakni menolak atau tidak menerima sebuah argumentasi bukan karena nilai penalarannya, akan tetapi karena orang yang mengemukakan adalah orang yang ahli, berkuasa, berwibawa, dan dapat dipercaya.
3) Argumentum ad hominem, yakni menolak atau menerima sebuah argumentasi atau usul bukan karena penalaran, akan tetapi keadaan orangnya. Argumen ini diarahkan untuk menyerang manusianya, misalkan menolak pendapat si A, karena orangnya kecil, negro atau beragama tertentu.
4) Argumentum ad misericordiam, yakni suatu argumentasi yang bertujuan menimbulkan belas kasihan.
5) Argumentum ad bacalum, yakni menerima atau menolak suatu argumentasi hanya karena suatu ancaman. Argumen ancaman itu untuk mendesak orang untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan jika menolak akan membawa akibat yang tidak diinginkan.
Argumentasi yang tergolong sesat diatas, kalau digunakan secara tepat dalam hukum, justru dibenarkan, misalkan argumen ancaman untuk mematuhi sebuah aturan hukum pada Perda kebersihan atau larangan merokok. Begitu pula argumen seorang pencuri untuk untuk mendapatkan keringanan hukuman di persidangan dapat dibenarkan. Begitupula argumentum ad ignorantiam kadang tidak sesat, misalkan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tuduhan/gugatannya maka tidak terbukti hal yang dituduhkan, namun dalam hal perkara tertentu bisa terjadi pihak yang digugat dibebani pembuktian, sehingga terbukti hal yang dituduhkan itu.(Miftakhul Huda)

Sumber: Majalah Konstitusi No.32 September 2009

Mengenang Pemakzulan Gus Dur dalam SI MPR

Sebuah Peristiwa Pendorong Kekuasaan MPR Dibatasi, Pemberhentian Presiden Tidak Berdasar Kekuatan Politik, dan Mahkamah Konstitusi Dibentuk

Oleh Miftakhul Huda*

Sejak berdirinya Republik Indonesia pergantian presiden selalu diwarnai kontroversi, termasuk pemakzulan atau pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden. Penulis mengingat jelas pencabutan mandatnya dalam proses Sidang Istimewa (SI) MPR melalui proses politik dan dugaan yang kabur sampai saat ini. Perseteruan dua lembaga ini memang menguntungkan DPR saat kondisi kekuasaan legislatif sangat besar, disisi lain kekuasaan Presiden di-”preteli” melalalui amandemen pertama dan kedua UUD 1945 (1999-2000). Kekuasaan yudisial sebagai kekuatan penyeimbang belum mampu mengontrol kedua kekuasaan ini karena materi amandemen konstitusi belum menyentuh kekuasaan kehakiman.

Pengaturan mengenai sengketa lembaga negara dan pemberhentian presiden dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) baru ditetapkan dalam amandemen ketiga dan keempat (2001-2002). Penulis hanya mengetengahkan peristiwa-peristiwa di sekitar pemberhentian dan bagaimana hukum konstitusi mengatur sebuah proses politik yang sering diabaikan, terkait SI MPR yang hanya mengedepankan kekuatan politik. Secara singkat diulas pertanggungjawaban Gus Dur berdasarkan dasar hukum, sifat, prosedur dan materi pertanggungjawaban Presiden dalam kerangka sistem presidensial dalam pemahaman penulis mengenai hukum tata negara.

Ektra-Konstitusioal
Batang Tubuh UUD 1945 sebelum amandemen memang tidak ditemukan Presiden harus bertanggungjawab kepada MPR. Presiden bertanggung jawab diatur dalam Penjelasan UUD 1945 dan Tap MPR. Penjelasan sebagai commentary on the constitution tidak pernah ditetapkan PPKI pada 18 Agustus 1945 dan menjadi tafsiran resmi sejak dimuat dalam Berita Republik Indonesia (BRI) Tahun II No. 7 pada tanggal 15 Februari 1946 ditempatkan terpisah dengan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. BRI sendiri koran biasa yang dikeluarkan pemerintah yang tidak dimaksudkan sebagai tempat pengundangan resmi. Dengan Dekrit Presiden, penjelasan kembali dimuat bersama-sama dalam naskah UUD 1945 dalam Lembaran Negara RI No.75 Tahun 1959.

Keberadaan Tap MPR sendiri lahir dalam praktek sebagai produk MPR yang mengikat keluar selain Undang-Undang Dasar (UUD). Tap MPR sendiri keabsahan kedudukannya dengan diakui melalui Tap pada 1966. Produk Tap MPR pertama kali dikeluarkan pada 1960 dan kemudian berulang-ulang dikeluarkan yang merambah materi yang sebenarnya materi muatan konstitusi. Produk ini semula tidak dikenal dalam UUD 1945 sebagai jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan dibawah UUD adalah UU yang dibentuk oleh Presiden dan DPR. Kedudukan penjelasan dan Tap MPR dalam kajian hukum tata Negara selama ini memang kontroversial. Yang pasti, pertanggungjawaban Presiden adalah ekstra-konstitusional yang dapat ditemukan dalam penjelasan yang berbunyi: “Majelis inilah yang memegang kekuasaan tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis”.
Sedangkan Pasal 5 Tap MPR No. III/MPR/1978 menyatakan: (1) Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada Mejelis dan pada akhir masa jabatannya memberikan pertangungjawaban atas pelaksanaan Haluan Sidang Majelis. (2) Presiden wajib memberikan pertanggungjawaban dihadapan Sidang Istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dalam pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar dan Mejelis.

Dengan dirumuskannya pemberhentian Presiden tersebut, maka Pasal 8 UUD 1945 menjadi berubah maknanya menjadi: ”Jika Presiden mangkat, berhenti, tidak dapat melakukan kewajiban, atau diberhentikan karena melanggar haluan negara, maka ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”. Ketentuan pertanggungjawaban memang mestinya dirumuskan dalam materi muatan konstitusi dan bukan diatur dalam peraturan di luarnya karena pentingnya soal pengisian jabatan. Namun, perumusan pertanggungjawaban ini telah mengisi ruang kosong kekuasaan eksekutif agar dikontrol oleh kekuasaan lain.

Pertanggungjawaban Bersanksi
Umumnya para ahli sepakat bahwa pertanggungjawaban Presiden adalah dalam arti luas, yaitu dengan sanksi. Oleh karenanya, Presiden dalam masa jabatannya selama lima tahun dapat sewaktu-waktu dijatuhkan sebelum jabatannya berakhir. Berbeda dengan sifat pertanggungjawaban menurut Konstitusi RIS adalah tanpa sanksi, yakni DPR tidak dapat memaksakan kabinet atau menteri-menteri meletakkan jabatannya dan sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Sedangkan menurut UUD 1950 memungkinkan kabinet diberhentikan karena mosi tidak percaya dan sebaliknya Presiden dapat membubarkan DPR.

Pada dasarnya dengan kembalinya kita kepada UUD 1945 dengan Dekrit Presiden pada dasarnya kita menolak sistem parlementer yang berlaku sebelumnya. Sebagaimana menurut Soepomo sistem ini merupakan jelmaan demokrasi liberal, dimana kedudukan menteri tergantung kepercayaan parlemen (vertrouwengvotum). Walaupun harus diakui masa berlakunya demokrasi liberal di Indonesia tidak pernah sekalipun terdapat kabinet dijatuhkan karena mosi tidak percaya parlemen atau pertanggungjawaban ditolak. Namun, hal-hal di luar parlemen dengan suasana demokrasi liberal lebih banyak berpengaruh terhadap jatuh-bangunnya kabinet. Dengan kembali kepada UUD 1945 semestinya dimaknai penolakan sistem parlementer karena menciptakan ketidakstabilan pemerintahan yang diperparah dengan sitem multi partai dengan tanpa satu pun partai sebagai pemenang mayoritas di parlemen.

Jadi, pada dasarnya konstitusi kita menghendaki kekuasaan presiden adalah kuat, terbukti dengan kekuasaan pemerintahan dan tanggung jawab ada di tangan presiden (concentration of power and responsibility upon president). Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, akan tetapi MPR. Selain itu, Presiden hanya dapat dijatuhkan berdasar alasan “sunggguh-sungguh melanggar haluan negara” dan bukan berkenaan dengan kebijakan yang dikeluarkan presiden (beleid). Keberadaan Sidang MPR yang ditentukan oleh konstitusi kita hanya terdapat Sidang Umum awal masa keanggotaan dan Sidang Istimewa menunjukkan juga kekuasaan presiden yang kuat.

Selain itu, kedudukan presiden tidak semata-mata kepercayaan DPR ataupun MPR.
Menurut UUD 1945, dasar pergantian presiden adalah jika presiden mangkat, berhenti dan tidak dapat melakukan kewajibannya. Sehingga dengan keberadaan pemberhentian karena melanggar haluan negara maka terdapat penambahan dasar pergantian sesuai UUD 1945, yaitu seorang Presiden dapat diganti karena sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Dengan demikian, sistem yang dikehendaki UUD kita ini sebelum amandemen adalah sebuah pemerintahan yang stabil untuk menjamin segala usaha negara untuk mewujudkan cita-cita rakyat terselenggara dengan baik tanpa harus takut dan hawatir hidup dan matinya tergantung kepercayaan parlemen. Kehawatiran terjadi juga jika sewaktu-waktu prseiden diganti karena sebuah kebijakan yang dikeluarkan olehnya.

Keluar Jalur Memorandum
Jika dalam fungsi pengawasannya DPR sebagai unsur utama MPR mengganggap presiden telah sunggung-sungguh melanggar haluan negara, DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan presiden. Dalam waktu tiga bulan jika presiden tidak mengindahkan memorandum yang pertama maka DPR dapat menyampaikan memorandum yang kedua. Jika dalam waktu satu bulan memorandum kedua tersebut presiden tidak mengindahkan maka DPR dapat meminta MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. (Pasal 7 Tap MPR No. III/MPR/1978)

Secara yuridis dengan ketentuan ini, sebagaimana telah diputuskan DPR pada 30 Mei 2001 bahwa SI MPR akan digelar pada 1-7 Agustus 2001 dengan agenda meminta pertanggungjawaban presiden (Pasal 33 Tap MPR No.II/MPR/2000). Artinya SI MPR hanya bisa diselenggarakan atas inisiatif sebuah lembaga DPR dan melalui tahapan dan waktu yang ditetapkan tersebut karena dugaan terjadi pelanggaran haluan negara. Namun, dalam kasus Gus Dur dimana percepatan SI MPR dilakukan dari 1 Agustus 2001 menjadi 23 Juli 2001 adalah bukan berdasarkan inisiatif DPR sebagai sebuah lembaga akan tetapi berdasarkan inisiatif Amien Rais (Pimpinan MPR) saat itu yang kemudian percepatan SI MPR meminta persetujuan rapat paripurna yang berubah menjadi SI MPR (Sabtu, 21/7/2001). Selain itu, SI MPR dilakukan tanpa didahului memorandum DPR yang dalam ketentuan penjelasan dan Tap MPR sendiri harus dilalui.

Penyimpangan hukum dalam SI MPR adalah tidak menindaklanjuti SI MPR pada 1 Agustus 2001 untuk menindaklanjuti permintaan DPR berkenaan hasil Pansus DPR tentang Bulog dan Sumbangan Sultan Brunei. Namun, yang dipermasalahkan kemudian berbelok arah menjadi alasan lain, yaitu pengangkatan Wakapolri Chaeruddin Ismail sebagai Pjs Kapolri. Sebagai reaksi percepatan SI MPR yang berlangsung sangat cepat tersebut Gus Dur meangangap terjadi pelanggaran konstitusi baik dasar pertanggungjawaban Presiden maupun SI MPR yang dipercepat dengan alasan baru.

Akhirnya Gus Dur menetapkan Maklumat 23 Juli 2001 pukul 01.10 yang membekukakan MPR dan DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu dalam waktu satu tahun, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sampai menunggu keputusan Mahkamah Agung. Namun, Maklumat ini tidak didukung TNI dan Polri. Selain itu, merespon Maklumat tersebut, Ketua DPR mengirim surat tanggal 23 Juli 2001 No. KS02/3709/H/DPR/RI dan MA mengeluarkan pertimbangan yang ditandatangani Bagir Manan 23 Juli 2001 yang menyatakan Maklumat bertentangan dengan hukum.

Dari uraian diatas, MPR periode 1999-2004 menurut penulis melakukan penyimpangan mekanisme pertanggungjawaban seorang Presiden, yakni tidak meneruskan mekanisme yang telah dijalankan berkenaan hasil Pansus DPR tentang Bulog dan Sumbangan Sultan Brunei, akan tetapi membelokkannya menjadi SI MPR karena persolan lain yang tidak terkait dengan memorandum DPR I dan II sebelumnya. Lantas bagaimana kejelasan Buloggate dan Bruneigate? Pelaksanaan SI MPR ini menyisakan problem besar apakah masih dalam kerangka memorandum I dan II sesuai dengan Tap MPR No. III/MPR/1978 yang dimintakan DPR, atau karena alasan diluar kerangka memorandum yang tidak berdasar kepada UUD atau Tap MPR yang ditetapkan sendiri. Karena jika apapun yang menjadi dasar pelaksanaan SI MPR dan mekanisme yang tidak taat asas maka betapa pemerintahan sewaktu-waktu bisa dijatuhkan tanpa dasar dan mekanisme yang jelas.

Pergeseran Materi Pertanggungjawaban
Sebagaimana diuraikan diatas, pertanggungjawaban Presiden dalam masa jabatannya dilakuka jika Presiden sunggung-sungguh melanggar haluan negara. ”Sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan UUD 1945 atau MPR” menurut penjelasan sebagai alat ukur seorang Presiden dapat diberhentikan MPR. Harus dimaknai bahwa pertanggungjawaban Presiden dalam sistem presidensial sebatas Presiden sebagai kepala eksekutif (chief executive) dan bukan sebagai kepala negara (head of state). Selain itu, sebagai mandataris sebagimana menjalankan UUD dan putusan MPR hanya dalam kaitannya dengan kekuasaannya yang nyata (a real executive), bukan nominal executive yang “can do no wrong”.

Lantas apa yang dimaksud haluan negara? Apakah semua putusan MPR (termasuk UUD) adalah haluan negara? Ataukah terbatas hanya Tap MPR atau Tap mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan MPR setiap lima tahun sekali? Dalam praktek, MPR memaknai ”Majelis Pemusyawararatan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara” (Pasal 3) tidak hanya mengeluarkan Tap MPR tentang GBHN, tetapi juga berbagai Tap MPR dengan mendasarkan pada ketentuan ini. Tap MPR tentang GBHN sebagaimana diketahui bersama tidak hanya dilaksanakan oleh Presiden saja, akan tetapi juga DPR dan lembaga negara lainnya. Sedangkan Tap MPR lainnya meski dimaksudkan menjabarkan ketentuan UUD yang singkat, banyak justru keluar dari norma konstitusi yang lebih tinggi.

Dalam kaitan ini, menurut penulis GBHN adalah hanya garis-garis besarnya saja, sedangkan haluan negara adalah Pembukaan, Batang Tubuh UUD, Penjelasan dan semua putusan MPR yang konstitusional. Dan pelanggaran haluan negara harus dimaknai pelanggaran dalam kaitannya dengan pelaksanaan kekuasaan Presiden yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni kekuasaan eksekutif. Selain itu, pelanggaran haluan negara harus merupakan ”sungguh-sungguh” , karena bisa pelanggaran tersebut belum memenuhi usur sungguh-sungguh, karena hanya rekaan, rekayasa atau hanya dugaan saja.

Dalam konteks Gus Dur, semula materi berkenaan dugaan keterlibatannya dalam penyelewenangan dana Yanatera Bulog dan bantuan sultan Brunei. Sehingga DPR mengeluarkan memorandum I dan II. Namun, berubah ketika dalam perkembangan Presiden mengangkat Wakapolri Chaieruddin Ismail sebagai pemangku sementara jabatan Kapolri tanpa persetujuan DPR. Pemberhentian Gus Dur mirip pertanggungjawaban Soekarno dalam SI MPR 1967. Materi pertanggungjawaban Soekarno tentang pemberontakan kontra-revolusi G30 S/PKI beserta epilognya, kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlaq dan dugaan keterlibatannya semata-mata soal kebijaksanaan (beleid). Persoalan kemerosotan moral dan akhlaq adalah sebuah pertanggungjawaban kabur.
Sementara Gus Dur, mengenai Buloggate dan Bruneigate sudah pada jalurnya, namun harus benar-benar terbukti kebenarannya Presiden sungguh-sungguh melanggar Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. MPR terbatas menilai pertanggungjawaban pelaksanaan Tap MPR tersebut dan tidak dibenarkan melenceng dengan alasan baru. Namun, secara hukum Presiden Abdurrahman Wahid dinyatakan Kejaksaan Agung tidak terlibat penyalahgunaan dana Yayasan Yanatera Bulog dan sumbangan Sultan Brunei Darusalam, Senin (28/5) pukul 20.25 WIB. (www.tempointeractive.com, 28 Mei 2001 jam 10.05 WIB). Penulis berkesimpulan bahwa materi pertanggungjawaban mengenai hal ini, DPR sendiri tidak yakin kebenarannya apakah terjadi sungguh-sungguh melanggar haluan negara.

Berkenaan pengangkatan Wakapolri Chaieruddin Ismail sebagai pemangku sementara jabatan Kapolri tanpa persetujuan DPR, pada dasarnya tindakan Gus Dur dibenarkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 1997, meski keberadaan Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri menyatakan harus persetujuan DPR. Apakah tindakan Gus Dur tanpa persetujuan DPR menyalahi peraturan dan asas peraturan perundang-undangan yang baik? Saat itu terdapat dua peraturan, yakni Tap MPR yang menyebutkan harus melalui persetujuan DPR, sedangkan UU No. 28 Tahun 1997 menyatakan tanpa persetujuan. Lantas Gus Dur harus tunduk kepada UU atau Tap MPR?

Menurut asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik, bahwa pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan harus berdasarkan alasan yang sah. Akan tetapi jika sebuah peraturan bertentangan dengan peraturan lebih tinggi atau tidak memuat alasan yang sah tidak mengurangi kekuatan berlakunya. Dalam sistem perundang-undangan sampai saat ini, tidak dikenal putusan batal demi hukum (nietig van rechtswege) tanpa proses pencabutan. Dalam hukum administrasi, dikenal juga asas contrarius actus, bahwa pencabutan sebuah peraturan hanya dapat dilakukan oleh pembentuknya sendiri atau oleh pembentuk paraturan lebih tinggi. Artinya pembentukan Tap MPR harus ditindaklanjuti perubahan besar-besaran peraturan perundang-undangan yang semula masih banyak mendasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen.

Dengan demikian, UU No. 28 Tahun 1997 masih memiliki kekuatan berlaku mengikat sebagai UU karena DPR sendiri belum melakukan pencabutan, meskipun MPR mengeluarkan Tap MPR yang mengatur berbeda. Menurut penulis, yang harus dimintai pertanggungjawaban justru DPR yang masih mempertahankan UU tersebut dan bukan melakukan perubahan disesuaikan semangat reformasi 1998. Karena ketika Presiden meminta persetujuan DPR, maka tindakan Presiden dapat dianggap pelanggaran sebuah UU No. 28 Tahun 1997 yang masih berkekuatan hukum mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya. Yang menarik, DPR yang memiliki kekuasaan legislatif sendiri diberikan amanat dalam waktu enam bulan harus mengganti UU No. 28 Tahun 1997, akan tetapi justru mempersalahkan Presiden karena tindakannya mendasarkan UU tersebut.
Sebagai perbandingan, dalam kasus Kapolri Vs delapan perwira menengah Polri, mengenai apakah Polri tunduk pada Peradilan Umum atau Peradilan Militer? Kapolri sendiri mendasarkan tindakannya pada UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang sebenarnya sudah bertentangan dengan Tap MPR No. VII/MPR/2000, yakni Polri tunduk kepada Peradilan Umum. Jika dianalogikan, maka tindakan Polri dan Gus Dur sama-sama mendasarkan UU yang masih berlaku, akan tetapi sudah tidak sesuai dengan putusan MPR. Yang berbeda, tindakan Gus Dur dianggap tidak dibenarkan, sedangkan Kapolri dengan kondisi yang sama tidak dipersoalkan. Perbedaan penafsiran terhadap aturan, dimana Gus Dur yang mengganggap Tap MPR perlu penjabaran dalam UU, sedangkan kalangan DPR menggangap Tap MPR berlaku efektif sejak ditetapkan, berujung agenda percepatan SI MPR yang menjatuhkan Gus Dur.

Sehingga menurut penulis, dari sisi materi atau dasar percepatan SI MPR dari 1 Agustus 2001 menjadi 21 Juli 2001 dengan dalih K.H. Abdurrahman Wahid melanggar Tap MPR No. VII/MPR/2000 karena menetapkan Komjen (Pol) Chaeruddin Ismail sebagai Pemangku Sementara Jabatan Kapolri adalah tidak dapat dibenarkan. Justru tindakan Gus Dur dibenarkan oleh UU yang masih memiliki kekuatan berlaku. Seharusnya DPR yang melakukan penncabutan dan kemudian meminta Gus Dur mematuhi UU yang sesuai dengan Tap MPR yang baru. Tindakan Gus Dur mendasarkan UU adalah sebuah kelaziman dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang dilakukan dalam praktek ketatanegaraan.

Pelajaran Pemberhentian Gus Dur
Sebagaimana sesuai Kompas (22/7/2001), percepatan SI MPR didukung mayoritas di MPR, kecuali oleh anggota Fraksi PKB dan PDKB. Sebanyak 292 anggota MPR dari 601 anggota MPR yang hadir setuju percepatan pelaksanaan SI MPR. Mesti merupakan pelanggaran terhadap Tap MPR No. III/MPR/1978 dan peraturan tata tertib yang berlaku memang suka atau tidak itulah kondisi parlemen saat itu. Pencabutan mandat Gus Dur sebagai Presiden dan digantikan oleh Wakil Presiden telah melalui dukungan mayoritas di MPR adalah pelajaran berharga untuk masa-masa mendatang.

Jika saja MK sudah terbentuk dan MPR seperti saat ini (hampir saja dihapuskan dalam amandemen), tidak mungkin terjadi pelengseran Gus Dur melalui proses mudah dan MPR semata-mata hanya berdasar dukungan politik saja. Pertama, karena materi atau dasar pemberhentian Presiden saat ini dirumuskan berdasar ketentuan yang limitative dalam UUD yakni apabila terbukti Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelang¬garan hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Ketentuan pemberhetian presiden saat ini meski tetap sukjektif, akan tetapi lebih terperinci tidak sebagaimana sebelumnya. Jadi tidak dapat pemberhentian terjadi karena hal-hal yang remeh temeh atau kebijakan presiden yang memecat menteri, atau karena tidak lagi mendapatkan dukungan parlemen.

Kedua, pemberhentian seorang Presiden tidak semata-mata hanya melalui proses politikdi DPR dan MPR, akan tetapi melalui proses hukum di MK apakah benar dan terbukti pelanggaran sesuai UUD. Jadi, sebelum DPR mengajukan usul pemberhentian, DPR harus terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa dan mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa terjadi pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden. Selain itu, pendapat DPR harus dalam rangka pengawasan. Pengajuan permintaan harus mendapat persetujuan 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Jika MK menganggap terbukti, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Keputusan pemberhentian sendiri harus diambil dalam rapat paripurna yang sekurang-kurangnya dihadiri ¾ jumlah anggota dan dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/ atau Wakil Presiden diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

Jadi, proses pemberhentian Presiden melalui mekanisme bertahap dan membutuhkan waktu tidak cepat dan melibatkan DPR, MK dan MPR. Selain DPR harus menggunakan haknya terlebih dahulu dalam fungsi pengawasan, memenuhi korum kehadiran dan pengambilan putusan dan dukungan suara di DPR dan MPR. Selain itu, keberadaan MK yang berkuasa mengadili dan memutus terbukti tidaknya pendapat DPR memiliki prosedur ketat sesuai hukum acara yang berlaku di MK, sehingga benar-benar proses pemberhentian Presiden tidak hanya berdasarkan unsur like and dislike, akan tetapi menggunakan dasar hukum yang jelas dan terukur yang ditetapkan UUD.

MPR saat sekarang tidak lagi memiliki kekuasaan luas seperti saat pemakzulan Gus Dur melalui SI MPR. Saat ini MPR tidak lagi memiliki kekuasaan membentuk peraturan berbentuk Tap MPR hanya digunakan merubah konstiusi secara “terselubung”. Pasal 1 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu dalam ayat (3) menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga kekuasaan MPR sebatas apa yang dirumuskan dalam UUD dan eksistensi MPR bukan lembaga tertinggi negara yang selama ini mengukuhkan dirinya dapat melakukan apapun.

MPR lupa yang memberikan wewenang MPR adalah UUD yang ditetapkan oleh founding fathers sehingga supremasi MPR harus tunduk kepada supremasi konstitusi. Indonesia tidak dapat disamakan Inggris yang tidak mempunyai konstitusi terdokumentasikan sebagaimana Indonesia dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Karena dengan MPR mengabaikan UUD dan putusan-putusannya sendiri, yang berlaku negara kekuasaan dan bukan lagi negara hukum.Selain itu, UUD sebagai fundamental law dan perwujudan suara rakyat tertinggi tidak menginginkan dirinya sendiri dinegasikan peraturan yang berkedudukan dibawahnya.

Tulisan ini semata-mata mengemukakan siapa yang bermain di luar jalur hukum. Mengenai Maklumat Presiden 23 Juli 2001 semua orang mengerti tindakan ini tidak akan mendapatkan dukungan MPR/DPR karena Maklumat justru membekukan lembaga ini. Selain itu, dari proses serba cepat dan dasar berubah-ubah menunjukkan lembaga ini tidak menghendaki Gus Dur meneruskan kepemimpinannya. Maklumat ini lebih tepat ditinjau dalam hukum tata negara (HTN) darurat subyektif atau tidak tertulis (Ongeschreven Staatsnoodrecht) karena dasarnya tidak akan ditemukan dalam konstitusi atau peraturan tertulis. Maklumat ini menjadi konstitusional jika dipatuhi dan berjalan efektif di dalam masyarakat dengan dukungan tentara. Namun, penulis memandang tindakan Gus Dur tidak lebih sebagai perlawanan atas kekuasaan MPR saat itu yang melakukan apapun tanpa batas meski bertentangan dengan UUD dan putusannya sendiri.

* Pengamat masalah hukum dan ketatanegaraan
(Dikembangkan dari tulisan penulis tahun 2001 yang berjudul “Pertanggungjawaban Presiden dalam Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945”)