Sabtu, 23 Juli 2011

Ancaman Recall dan Kedaulatan Parpol



Oleh Miftakhul Huda*

Lily Wahid dan Effendi Choirie (Gus Choi) dipecat dari keanggotaan DPR berdasarkan usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Pergantian Antar Waktu (PAW). Kebijakan partai melalui PAW atau tepatnya recall ini ditengarai atas sikap kontroversialnya selama ini.

Sebelumnya Lily-Gus Choi menolak pembentukan pansus hak angket perpajakan DPR yang akhirnya kandas dalam voting lembaga ini, Selasa (22/2). Lily pada pengambilan keputusan pembentukan pansus hak angket Century juga mengambil sikap bersebrangan dengan fraksinya. Ia memilih opsi C (ada kesalahan bail out Bank Century) saat seluruh anggota fraksinya memilih opsi A (tiada kesalahan).

Sikap yang dianggap“membangkang” ini membuat gerah petinggi PKB. Ancaman recall sudah dihembuskan jauh sebelumnya hingga akhirnya dijatuhkan sanksi tersebut. Namun, keduanya tidak bergeming di jalan bahaya dengan sikap politiknya dengan dalih berdasar kehendak rakyat yang diwakilinya, meskipun tidak sejalan dengan partainya. PKB sendiri berpandangan keduanya selama 1, 5 tahun banyak melakukan pelanggaran. Apakah ini pertanda kembalinya kedaulatan partai?

Ancaman

Sejarah orde baru telah menunjukkan hak recall merupakan sebuah ancaman yang tidak main-main. Partai berposisi sentral untuk mengontrol anggotanya di parlemen dengan sanksi pemberhentian setiap saat. Hak ini selama ini digunakan untuk membungkam sikap kritis anggota DPR yang justru membeo kebijakan pemerintah. Hegemoni partai turut melanggengkan kekuasaan orde baru tetap berkuasa.

Hak ini selama ini digunakan untuk membungkam sikap kritis anggota DPR yang justru membeo kebijakan pemerintah.


Sikap berbeda yang berujung recall pernah terjadi atas Sri Bintang Pamungkas (PPP) dan Bambang Warih Kusumo (Golkar) atau Raja Kami Sembiring Meliala (ABRI). Semasa reformasi, dengan alasan lebih rasional terjadi atas Azzidin (Partai Demokrat) dengan alasan catering haji, Marissa Haque (PDI-P) karena maju sebagai Wakil Gubernur, Djoko Edhi Sutjipto Abdurrahman (PAN) karena Ikut studi banding RUU Perjudian ke Mesir, dan Zaenal Ma'arif (PBR) karena isu Poligami. Memang kasus recall tidak dapat diseragamkan sebagai ancaman bagi sikap kritis, tp fakta ini menunjukkan partai punya otoritas penting atas anggotanya di parlemen.

Sejatinya hak recall dalam perundang-undangan masih diakomodir. Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri atas permohonan Djoko Edhi saat pengujian konstitusionalitas ketentuan recall, dengan perbandingan 5: 4, pada 2006 memutus recall tidak melanggar konstitusi. Peran sentral partai menjadi pertimbangan utamanya. Sedangkan terkait pelanggaran Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebuah partai yang bisa berakibat diberhentikan antarwaktu kader partai dari DPR, lembaga ini menegaskan tidak dapat menilai konstitusionalitasnya karena bukan norma undang-undang.

Praktik selama ini recall digunakan sembarangan. Meskipun secara teoritis, recall masih diperlukan untuk menegakkan kode etik dan kebijakan partai dalam sistem pemerintahan apapun. Akan tetapi pengaturan pemberhentian anggota DPR sebelum habis masa jabatannya ini rentan ditafsirkan luas dan menjadi senjata ampuh pimpinan partai bertindak sewenang-wenang. Pimpinan parpol akhirnya pemegang kendali nasib anggotanya di parlemen, sehingga faktor like and dislike akan dominan.

Daulat Rakyat?

Berdasarkan aturan lama (UU No. 22/ 2003 tentang Susduk dan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Parpol) maupun ketentuan baru (UU No. 27/2009 tentang MD3 dan UU No. 2/2008 tentang Parpol), memang ketentuan PAW tidak mengalami perubahan. Berbagai perubahan ke arah meneguhkan kedaulatan rakyat, mestinya perlu ditinjau kembali seluruh produk hukum yang mengatur sistem pemilihan, sitem perwakilan, hubungan wakil dengan yang diwakili (parpol) dan sistem pemberhentian yang adil dan melalui proses demokratis.

Namun, sesungguhnya terpilihnya seseorang di parlemen bukanlah karena diangkat atau ditunjuk partai, melainkan terpilih karena pilihan langsung rakyat sendiri untuk duduk di lembaga perwakilan.


Partai sebagai peserta pemilu legislatif memang berkontribusi dalam mencalonkan kader-kader. Namun, sesungguhnya terpilihnya seseorang di parlemen bukanlah karena diangkat atau ditunjuk partai, melainkan terpilih karena pilihan langsung rakyat sendiri untuk duduk di lembaga perwakilan. Masih bisa diterima akal sehat, misalkan seseorang menduduki jabatan karena diangkat, kemudian organ yang mengangkat dapat menarik wakilnya sewaktu-waktu.

Dengan sistem pemilu proporsional daftar terbuka sejak pemilu 2004, logikanya hak recall ditiadakan atau diperketat. Karena yang menentukan calon terpilih suara rakyat sendiri. Hak recall sempat ditiadakan, tetapi hanya saat panasnya era reformasi pada pemilu 1999 justru menganut sistem proporsional murni yang sama juga dianut selama pemilu orde baru (1971-1997).

Telah menjadi komitmen bersama bahwa sistem yang dibangun mengisi jabatan-jabatan publik utamanya DPR melalui pemilu secara luber dan jurdil serta akuntabel. Dalam sistem penetapan caleg, MK telah membuat terobosan menyatakan penetapan calon DPR berdasarkan suara terbanyak, bukan nomor urut. Putusan ini sebenarnya jalan mengembalikan kedaulatan rakyat pada tempatnya. Pilihan rakyat tidak bisa dinegasikan kepentingan apapun, termasuk oleh partai, termasuk pemimpinnya.

Dalam teori hubungan rakyat-wakil, antara rakyat dengan wakilnya di parlemen setelah pemilu hubungannya tidak terputus. Wakil juga tidak dapat bertindak sesukanya. Hubungan wakil dengan yang diwakilinya melekat sampai jabatannya selesai. Kita tentu menolak tipologi Gilbert Abcarian, bahwa wakil rakyat hanya “partisan”, artinya setelah terpilih, lepas hubungannya dengan pemilih dan rakyat telah memberikan kuasa si wakil secara penuh untuk melakukan apapun. Harapan ke depan, para wakil rakyat adalah sebagai “delegates representation", dimana mereka melakukan kebijakan-kebijakannya sesuai preferensi konstituen dan bukan partai.

Setelah menjabat, mestinya kepentingan rakyat/ konstituen lebih diutamakan. Menarik seperti dikatakan Manuel Luis Quezon (1878-1944), Presiden I Philippina (1935-1944), yang di masa hidupnya pernah menjabat Ketua Senat Phillipina (1916-1935), seperti dikutip H.M. Laica Marzuki (2006), ia berkata “My loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins”. Ini menunjukkan bagaimana politisi harus bersikap setelah menjabat.

Due Process of Law

Kalaupun hak recall dipertahankan dalam sistem kita, seharusnya dirumuskan tanpa celah hukum. Karena hukum tidak diperkenankan memberikan blangko kosong partai mengisinya. Sanksi pemberhentian mesti benar-benar dirumuskan agar tidak mudah disalahgunakan siapapun. Recalling oleh partai politik atas anggotanya yang duduk di DPR dengan alasan pelanggaran AD/ART yang subjektif untuk dibatasi dengan hukum negara dan mekanisme yang menjamin proses hukum yang adil (due process of law)

Recalling oleh partai politik atas anggotanya yang duduk di DPR dengan alasan pelanggaran AD/ART yang subjektif harus dibatasi dengan hukum negara dan mekanisme yang menjamin proses hukum yang adil (due process of law)


Korban recall meski dapat menuntut ke pengadilan, namun program dan kebijakan partai sebagai alat uji pelanggaran seseoran rentan untuk ditafsirkan hakim secara tekstual dan keluar dari keadilan dan tujuan demokrasi.

Hak yang dimiliki partai dalam undang-undang ini justru berkebalikan dengan mekanisme pemberhentian karena alasan-alasan selain yang diusulkan partai politik (antara lain: melanggar kode etik, vonis bersalah pengadilan, mangkir, tidak memenuhi syarat), yaitu melalui proses penyelidikan dan verivikasi oleh Badan Kehormatan DPR, rapat parupurna dan lain sebagainya. Mekanisme ini lebih memberikan jaminan proses yang lebih adil dan menghormasi asas praduga tak bersalah seseorang.

Selain itu, hak recall jika digunakan, partai harus bertanggung jawab kepada publik menjelaskan alasannya, utamanya kepada konstituen yang memilihnya. Sebab, warga negara meskipun telah memilih wakil-wakilnya dalam pemilu secara langsung, masih memiliki kedaulatan dengan hak dan kebebasan politik yang telah dijamin konstitusi. Kedaulatan rakyat sesungguhnya tidak tergantikan oleh hak partai politik.

* Praktisi Hukum, Koordinator Paguyuban Hukum Taat Asas

(Tulisan ini ditulis pada 23 Maret 2011/ Sumber Foto:m.mediaindonesia.com/ thegusdurians.blogspot.com/modernghana.com)

Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif

Abstrak

Pola pelanggaran Pemilukada secara langsung dan praktik MK dalam mengadili perselisihan hasil Pemikukada mengalami perkembangan pesat. Pelanggaran yang mendominasi, yaitu mobilisasi dan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil, penyalahgunaan jabatan dan fasilitas/anggaran negara oleh calon incumbent, dan maraknya praktik money politic. Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif umumnya diputus dengan pemungutan suara ulang dalam putusan akhir atau didahului dengan putusan sela. Tidak hanya itu, beragamnya pelanggaran pada tahapan-tahapan Pemilukada lebih jauh juga dinilai berdasarkan prinsip Pemilu free and fair, sehingga putusan MK sejak 2008 memiliki delapan model berdasarkan karakteristik yang sama.

Paradigma menegakkan keadilan substantif yang digunakan saat aturan prosedural tidak membuka peluang keadilan menempatkan MK penentu akhir proses dan nilai-nilai demokrasi langsung yang masih diwarnai pembajakan. MK tidak hanya memperluas keadilan, akan tetapi juga memperkuat demokrasi yang berlangsung. Dengan ini, pemeriksaan sangat luas, bebas menilai bobot pelanggaran dan memberikan sanksi. Paradigma yang berkembang ini harus diikuti keajegan berdasar ratio decidendi putusan sebelumnya dan mengantisipasi beragamnya pelanggaran dengan mendesain sanksi yang tepat untuk keadilan itu sendiri.

Kata Kunci: Pemilukada, Paradigma, Keadilan Substantif, Pelanggaran Sistematis, Terstruktur dan Masif

Naskah lengkap dapat dibaca pada Jurnal Konstitusi Volume 8, No. 2 April 2011. Sumber foto: wahyukokkang.wordpress.com.

Download: Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif_Miftakhul Huda

Minggu, 10 Juli 2011

Membatasi Kebebasan Beragama: Sejauh Mana?

Oleh Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi

Seorang teolog Jerman, Hans Kung mengatakan, tidak pernah ada perdamaian di dunia ini tanpa adanya perdamaian antaragama. Sedangkan perdamaian antaragama bisa terwujud ketika masing-masing agama itu saling menghargai satu dengan yang lainnya.

Betapa pentingnya sikap saling menghormati sebagai kunci perdamaian dunia. Pelanggaran terhadap kebebasan beragama di berbagai negara saat ini muncul atas kekhawatiran seiring denngan merebaknya isu-isu terorisme agama, sehingga muncul larangan penggunaaan simbol-simbol agama.

Sedangkan model pelanggaran kebebasan beragama di negara-negara berkembang, berbentuk pengaruh agama tradisi terhadap sekte-sekte atau agama non-tradisi. Kelompok-kelompok yang mengklaim menjaga kesucian agama sering kali melakukan aktivitas-aktivitas pelarangan sekte atau agama non-tradisi ini.

Negara sendiri kadang melakukan pemidanaan mengatasnamakan “penodaan agama” dan yang tragis pula maraknya kekerasan atau bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain, karena klaim menjaga kesucian agama dan perintah agama.

Sucinya “Keyakinan”

Buku Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia karya Al Khanif yang berasal dari judul aslinya”The Challenge of Religious Liberty in Indonesia, An International Human Rights Law Perspective on the case of Religius Persecutions against Jamaah Ahmadiyah Indonesia/JAI” ini meneliti konsep kebebasan beragama menurut instrumen-instrumen internasional, khususnya perlindungan kelompok minoritas dalam agama. Buku ini meneliti hak-hak tersebut bagaimana dipahami berbagai negara dan pentingnya penegakan hak asasi manusia (HAM). Separo buku ini memberikan perhatian kebebasan beragama di Indonesia, khususnya perlakuan atas Ahmadiyah.

Negara-negara, termasuk negara-negara Islam pada dasarnya telah meratifikasi International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan tidak mengecualikan untuk tidak mengakui pasal 18 mengenai “kebebasan beragama”. Keberadaan Deklarasi 1981 dan Deklarasi Hak-Hak Minoritas bagian memberikan perlindungan hak-hak kelompok minoritas khususnya minoritas dalam agama yang potensial menjadi korban penganut mayoritas.

Pembahasan buku ini kental memahami kebebasan beragama sesuai Komite HAM, dimana kebebesan beragama memiliki dua unsur penting, yaitu unsur internal (forum internum) dan eksternal (forum eksternum). Forum internum sendiri bersifat abstrak karena berada di hati sanubari setiap manusia yang memiliki kepercayaan dan dalam pelaksanaanya tidak boleh dibatasi entitas apapun termasuk oleh undang-undang. Sedangkan forum eksternum, adalah kebebasan menjalankan praktik keagamaan dan keyakinan atau sebagai manifestasi dari keyakinan itu, seperti salat ke masjid, mendirikan tempat ibadah, berangkat haji, memakai jilbab atau kopyah, menguburkan jenazah, merayakan hari-hari keagamaan dan lain sebagainya.

Instrumen internasional, memberi tempat penting kesucian keyakinan dan sebagai hak manusia meyakininya. Komite HAM --sebagai badan yang memberikan penjelasan resmi--, menyatakan forum internum tidak boleh dibatasi dengan alasan apapun, bahkan negara dalam keadaan genting dan perang sekalipun. Menurut penjelesan Komite HAM, termasuk kebebasan disini hak menafsirkan ajaran agama, baik tekstual maupun kontekstual, asalkan tidak mengganggu hak asasi manusia yang lain atau melanggar instrumen Internasional lain. Kebebasan bagi seseorang memanifestasikan ajaran agamanya sepanjang tidak melanggar hak-hak orang lain.

Penghormatan atas kesucian keyakinan ini praktiknya banyak dibatasi dan dilanggar. Ambil contoh sebagaimana dikutip di buku ini, kasus Daud bin Mamat & Ors vs. Majelis Agama Islam/ Adat&Anor menunjukkan forum internum dilanggar. Menjadi muslim yang seharusnya tanpa syarat, telah dilanggar oleh Pengadilan setempat (PN Bagian Kelantan Malaysia) yang menerapkan syari'at Islam, bahwa Mamat yang dinyatakan murtad baru bisa masuk Islam kembali setelah diputuskan oleh Pengadilan Syariah. Sertifikasi keislaman seseorang memasuki wilayah sanubari manusia, sehingga melanggar forum internum.

Pengakuan agama resmi, oleh Al Khanif dengan mengutip Jahangir, juga tidak sesuai dengan prinsip hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights) dari forum internum. Pengkuan ini sebenarnya sah-sah saja sepanjang penetapan hak ini tidak mengganggu HAM yang meyakini agama tidak resmi. Meski maksudnya baik, dalam praktinya, pencantuman agama resmi di KTP akan membuat penganut non-agama resmi kemudian menganut agama secara proforma, bukan karena keyakinannya. Mereka hanya takut dipenjarakan karena berbeda dan menghindari perlakuan diskriminatif lainnya. Dengan tanpa agama resmi, hak-hak sebagai penduduk lainnya tidak akan didapatkan.

Pembatasan Forum Eksternum

Sejauh mana forum internum dapat dibatasi? Al Khanif menegaskan negara di larang melakukan intervensi dan pembatasan-pembatasan. Larangan kebebasan terbatas pada forum internum, karena hak ini sebagai penghargaan manusia sebagai makhluk bermartabat. Jaminan ini harus diberikan tanpa syarat karena berakibat terganggunya hak asasi manusia yang lain, yaitu hak berserikat, hak untuk hidup dan hak mendapatkan kepastian hukum yang seimbang.

Yang boleh dibatasi hanya pembatasan unsur forum eksternum yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan dan sekaligus sering dilanggar dengan argumen pembatasan dibenarkan. Pembatasan-pembatasan ini dilakukan melalui undang-undang dan pratik-praktik yang dibiarkan negara dengan pelanggaran mengatasnamakan Tuhan, Agama dan kitab suci.

Hukum Internasional pada dasanya mengatur pembatasan yang diperbolehkan hanya untuk menjaga kepentingan hak-hak fundamental dan hak orang lain dengan mengacu kepada prinsip proporsionalitas. Pembatasan tersebut dituar dalam Pasal 18 (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yaitu pembatasan oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, keselamatan, hukum, kesehatan atau moral dan hak-hak dan kebebasan fundamental lainnya.

Lebih jauh, asas proporsionalitas dimaksudkan melindungi hak-hak orang lain, khususnya mereka yang berstatus kelompok minoritas. Prinsip proporsionalitas sendiri harus memenuhi tiga unsur, yaitu: pertama, peraturan tersebut dibuat untuk melindungi kelompok dan individu yang mendapatkan perlakuan diskriminatif atau mereka yang hak-haknya dilanggar. Kedua, peraturan itu sebisa mungkin tidak mengandung pemaksaan terhadap hak dan kebebasan suatu kelompok atau individu. Ketiga, harus memenuhi tujuan utama dari peraturan tersebut sebagai salah satu alat untuk melindungi individu atau keompok yang mendapatkan perlakuan diskriminatif.

Kalaupun ada perlakuan khusus atas praktik budaya, agama atau sumber hukum lokal lainnya, tujuannya tidak boleh mengandung unsur diskriminatif. Praktik di lapangan membuktikan budaya dan tradisi memberikan tafsir keselamatan dan kepentingan umum secara berbeda-beda. Bahkan eksistensi paham relativisme budaya, khususnya yang radikal menganggap tidak ada moralitas dan nilai yang universal dalam HAM yang menjadi tantangan masa depan kebebasan beragama.

Beberapa pembatasan dibenarkan, seperti hukum positif di Amerika melarang semua jenis ceramah agama atau ritual keagamaan di jalan-jalan umum, semata-mata melindungi pengguna jalan-jalan umum. Kasus Singh Binder vs Canada, Komite HAM PBB berpendapat peraturan di Kanada yang mengharuskan pekerja federal dibawah naungan pemerintah untuk memakai helm ketika bekerja dibenarkan untuk melindungi keselamatan pekerja. Khanif dalam kasus terakhir menyangsikan keterkaitan kepentingan umum untuk kasus Sikh ini.

Menurut peresensi, pembatasan dapat dilakukan dalam batas-batas dibenarkan. Misalkan saja ajaran yang menyuruh bunuh diri (individu/massal), atau ajaran agama yang melarang memakai helm saat berkendara dan bekerja boleh dintervensi negara untuk melindungi keselamatan masyarakat (restriction for the protection of public safety). Negara juga boleh membatasi penyebaran penyakit atau melarang agama yang mewajibkan penganutnya berpuasa sepanjang masa yang mengancam jiwanya. Atau melarang ajaran yang menganjurkan kekerasan dan membunuh manusia lain tanpa dasar sah, mengharuskan telanjang bulat ketika menjalankan ritual di tempat umum, mencelakakan dan mengganggu kebebasan orang lain, kejahatan terorisme atas dasar agama, pembunuhan bayi dan lain sebagainya perlu diintervensi negara.

Problem Implementasi

Pada hukum Internasional sendiri kebebasan beragama ini bersifat problematis. Banyak instrumen tidak secara tegas dalam memberikan jaminan kebebasan Mekanisme penegakannya terbentur dengan kedaulatan masing-masing negara. Sehingga implementasinya tergantung sebuah negara menghormati atau tidak.

Penulis buku ini menekankan pentingnya in situ visits, sebagai mekanisme khusus untuk memantau implementasi dan pelanggaran kebebebasan beragama di berbagai negara. Peran Rapporteur khusus bidang tersebut oleh Lembaga HAM PBB penting untuk dengan mengirimkan surat permintaan kunjungan negara yang dicurigai melanggar HAM dan jika memperoleh ijin mengunjungi negara dan memeriksa dan melaporkannya.

Di Indonesia sendiri, kebebasan beragama HAM yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Saking pentingnya, konstitusi sebelum amandemen (1999-2002), sudah diakui. Dalam hierarki norma HAM, hak ini tidak bisa seenaknya dilanggar, karena International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) telah diratifikasi Indonesia.

Tapi, sudah menjadi keinginan pembentuk UUD 1945 yang dikuatkan tafsir Mahkamah Konstitusi, hak-hak non-derogable masih bisa dikurangi dan batasi. Sebagai norma fundamental, dalam pengaturan dan praktik, negara dituntut hati-hati jika akan membatasinya, karena hak ini terkait erat dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Tanpa pemberian oleh negara, kebebasan beragama sudah melekat pada diri manusia yang memiliki harkat dan martabat sejak dilahirkan.

Pelanggaran kebebasan beragama meskipun banyak terjadi, belum menjadi norma yang tergolong jus cogens norms, sehingga semua negara dapat melakukan intervensi, karena sudah menjadi masalah seluruh umat manusia dan pelaku pelanggar HAM dapat dituntut di negara manapun. Meskipun begitu, seharusnya tidak mengurangi penghormatan negara atas kelompok minoritas yang kerap menjadi korban.

Namun, kedewasaan beragama dan sikap saling menghormati keyakinan orang lain jauh lebih penting. Meskipun kita percaya agama sebagai benar, harus disadari belum tentu itu dianggap benar bagi orang lain. Tidak hanya antar agama, akan tetapi daalam satu agama. Itulah pentingnya konsensus dan peran negara sebagai rumah bersama yang melindungi semua agama.

Judul Buku : Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia
Pengarang : Al Khanif, S.H., M.A., LL.M.
Penerbit : LaksBang Mediatama
Tahun : Mei, 2010
Jumlah : 349 + xiii



(Tulisan ini dimuat dalam Rubrik "Pustaka" Majalah Konstitusi Edisi Juni 2011)

“Judicial Independence” (3)

Sebuah pengadilan yang independen merupakan syarat yang”indispensable” dalam suatu negara hukum. Kebebasan dan independensi peradilan di semua negara umumnya ditegaskan dalam konstitusi negara dan berbagai peraturan perundang-undangan, beserta jaminan-jaminan kebebasannya, karena kekuasaan kehakiman tidak sekuat dan rentan terhadap kekuasaan lain, sehingga membutuhkan jaminan perlindungan.

Jaminan-jaminan kebebasan hakim menurut S.A. de Smith dalam “Constitutional and Administrative Law” yang terurai secara jelas dalam pembahasan Judicial Independence sebelumnya, intinya empat hal pokok untuk menjamin kebebasan hakim, yaitu unsur pengaruh politik (larangan rangkap jabatan politik, secara partisan aktif dalam kegiatan politik, menghindari keberpihakan dalam masalah politik, memberikan nasihat RUU dan sebagainya), kebebasan hakim dalam proses hukum (jaminan imunitas), pelecehan kekuasaan kehakiman (contemp of court) dan yang berkaitan dengan masa kerja hakim sehingga hakim saat memberikan putusan tidak khawatir akan diberhentikan atau dipecat.

Selain hal pokok diatas, beberapa jaminan kebebasan hakim banyak dikemukakan, misalkan tata cara pengangkatan hakim menghindari pertimbangan politis tetapi menonjolkan kualifikasi, jaminan tidak diberhentikan dalam masa jabatannya terutama oleh yang mengangkatnya, akan tetapi menggunakan prosedur khusus (impeachment dll), sistem penggajian, kerahasiaan permusyawaratan hakim, perbedaan pendapat (dissenting opinion) dan lain sebagainya.

Semua jaminan ini pada dasarnya untuk menghindari pengaruh dan intervensi terhadap hakim dalam memberikan putusan dari kekuasaan ektra-yudisiil, baik secara langsung atau tidak langsung. Jaminan kebebasan harus diberikan mulai hakim diangkat sampai berhenti sebagai untuk menjaga independensinya. Hakim harus bebas dari ancaman, rasa takut, pemecatan dalam memberikan putusan.

Beberapa contoh putusan Pengadilan HAM Eropa menggambarkan arti independensi ini. Dalam kasus Mc Gonner Vs. Inggris, pengadilan menyatakan the Royal Court tidak independen karena terdapat hakim yang pernah menjabat ketua parlemen ketika aturan tata kota yang diperselisihkan. Pengadilan HAM Eropa berpendapat pentingnya latar belakang bebas dari perkara yang akan diputuskan. Kapasitas personal bebas dari kepentingan eksekutif dan legislatif sangat ditekankan dan juga meragukan imparsialitas hakim yang memegang fungsi ganda, yaitu yudisial dan non-yudisial.

Selanjutnya, kasus Piersack Vs. Belgia, Pengadilan HAM Eropa menemukan hakim yang sebelumnya menjabat sebagai kepala bagian di Kantor Kejaksaan, yang bertanggungjawab atas dakwaan terhadap pemohon. Hal ini cukup membuktikan ada keraguan atas imparsialitas hakim tersebut. Ada kemungkinan latar belakangnya tersebut mempengaruhi imparsialitas sebuah pengadilan. Ikatan korps (l’spirt de corps) akan menggangu obyektifitas sebuah persidangan, dan akan merugikan terdakwa dari sisi peradilan yang adil.

Selain itu, terdapat yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa kasus Findlay Vs. Inggris. Pengadilan berpendapat pengadilan dikatakan independen apabila pertama, bagaimana cara penunjukan hakimnya dan masa kerjanya (to the manner of the appointment of its members and their term of office); kedua, adanya jaminan untuk tidak terpengaruh tekanan dari luar, dan ketiga, apakah pengadilan tersebut tampil secara independen (whether the body presents an appearance of independence). (Lihat, Uli Parulian Sihombing, Hak Atas Peradilan Yang Adil Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa, Komite HAM PBB Dan Pengadilan HAM Inter-Amerika, ILRC, 2008)

Pada dasarnya pentingnya indepensi peradilan menjadi perhatian semua negara, sehingga dalam beberapa dokumen Internasional dan regional pengertian dan implementasinya dirumuskan. Misalkan Basic Principles on the Independence of the Judiciary, menyatakan Independensi pengadilan harus dijamin negara dan diatur dalam konstitusi atau hukum negara. Ini adalah tugas semua lembaga pemerintah dan lainnya untuk menghormati dan mengamati independensi peradilan.

Apakah independensi peradilan ini tanpa batas? Kekuasaan peradilan bukan tanpa batas dan dapat bertindak sewenang-wenang. Lembaga peradilan (hakim) oleh karenanya banyak dikritik karena hanya bertanggungjawab kepada Tuhan dan hati nuraninya. Pendapat lain menyatakan lembaga publik umumnya juga mestinya bertanggung jawab langsung atau tidak langsung kepada yang dilayaninya. Namun, peradilan tidak dapat disamakan lembaga publik lain, dimana akuntabilitasnya dilakukan berbeda. Sedangkan pendapat yang lain lagi, berdasar prinsip dasar demokrasi, warga negara berhak menuntut pertanggungjawaban semua pemegang jabatan publik dan peradilan tidak dapat bersembunyi dibalik “jubah” independensinya atas ketidakadilan dan penyimpangan yang dilakukan terhadap masyarakat.

Akuntabilitas secara umum berarti pemerintah bertanggung jawab secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakannya kepada rakyat. Akuntabilits dipakai untuk mengukur apakah mandat rakyat dijalankan dengan baik. Dalam akuntabilitas, setidaknya ada tiga aspek. Pertama, tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah (G. E. Caiden); Kedua, memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggung jawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi dan rehabilitasi (J. G. Jabbra); Ketiga, tekanan lebih pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik sehingga akubntabilitas disamakan transparansi (B. Guy Peters). (Lihat Haryatmoko, Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, 2011, hlm. 106-111)

Yang pasti independensi peradilan harus dilengkapi dengan prinsip-prinsip lain, misalkan transparansi, imparsial, akuntabilitas, integritas dan prinsip lainnya. Independensi sendiri bukan tujuan akhir, sehingga tidak selayaknya alat untuk tercapainya putusan yang adil dan tidak memihak, justru digunakan mencapai keuntungan dengan penyalahgunaan dan korupsi. Mengenai pengawasan atas hakim apakah mengganggu independensi, pada dasarnya semua masih dalam kerangka indepensinya terjaga. Indepensi peradilan di tengah mafia peradilan kerap juga dianggap tempat berlindung pengawasan dan tanggung jawab. Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD menyatakan impilikasi negatif dari independensi peradilan. Pengawasan eksternal mengganggu independensi, tetapi disisi lain kolusi dan perilaku negatif mengatasnamakan kebebasan dan independensi itu. “Mereka berlindung di balik independensi peradilan,” ujar Mahfud MD di Jakarta, Senin (5/7). Dengan independensi, para hakim justru bermain dan memperburuk keadaan. Oleh karenanya dibutuhkan pengawasan atas hakim.

Kekhawatiran penyalahgunaan kemandirian peradilan juga dikemukakan Dato’ Param Cumaraswamy, mantan Pelapor Khusus PBB tentang Kemandirian Hakim dan Pengacara. Ia dalam artikel berjudul, ”Tension between judicial independence and judicial accountability” mengatakan, ”There have been cases where judges are said to have abused this independence, sometimes as a shield against investigations of judicial misconduct, including investigations of corruption. Judges know that they cannot easily be removed, cannot be sued for their conduct or words uttered in the adjudicative process, and that their salaries cannot be reduced. The common complaint is regarding the kind of terse and curt language some judges use against parties, witnesses, counsel, and even against others not in court. In some countries such conduct has triggered a public furore through the media, drawing the executive, supported by the public, to seek greater accountability from the judiciary.”

Pentingnya kehati-hatian menjadi pertimbangan putusan MK dalam perkara perngujian UU Komisi Yudisial (Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006) yang menyatakan, ”Suatu ketidakhati-hatian dalam menyusun mekanisme akuntabilitas dalam bentuk pengawasan, maupun ketidakhati-hatian dalam pelaksanaannya, dapat berdampak buruk terhadap proses peradilan yang sedang berjalan. Kepercayaan yang diperlukan untuk menuntut kepatuhan dan penerimaan terhadap apa yang diputuskan hakim, dewasa ini boleh dikatakan berada dalam keadaan kritis. Tetapi seberapa tipisnya pun tingkat kepercayaan yang tersisa sekarang, harus dijaga agar tidak sampai hilang sama sekali, sehingga maksud untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, justru menjadi kontra produktif dan pada gilirannya menimbulkan kekacauan hukum (legal chaos).” Lihat: "Judicial Independence" (1) dan "Judicial Independence" (2) (Miftakhul Huda)

(Tulisan ini dimuat di Majalah Konstitusi Edisi Juni 2011/ Foto: patelscornershop.org)

Perjalanan Demokrasi Ala Indonesia

Oleh Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi

Buku Sedikit tentang Sistem Pemerintahan Demokrasi karya Prof. Koentjoro Poerbopranoto diterbitkan pertama kali pada 1960, berisi pembahasan yang terbagi dengan dua bagian besar, yaitu “Tinjauan Umum tentang Dasar-Dasar Demokrasi dan Pemerintahan Demokrasi” dan “Perkembangan Demokrasi di Indonesia”. Isi buku ini diawali dengan pengantar dan diakhiri dengan penutup pada akhir buku.

Buku ini memperlihatkan corak dan tipe demokrasi bagi tiap-tiap negara sangat kental dipengaruhi sejarah dan unsur-unsur kemasyarakatan yang merupakan potensi atau kemampuan rakyat memberikan wujud pemerintahannya sendiri. “Pertama, unsur kekuatan aseli yang bersemayam di sanubari rakyat turun temurun,” kata Koentjoro. Kemudian, ia mengatakan yang kedua “Unsur sejarah yang memberi bentuk kepada lembaga-lembaga pemerintahan sesuai dengan perkembangan masyarakat.” Kedua hal ini yang membuat demokrasi memiliki corak berbeda di masing-masing negara.

Koentjoro berangkat dari pengertian klasik demokrasi menurut sarjana Prancis M. Duverger dan G. Vedel yang intinya sistem pemerintahan negara dalam pokoknya semua orang (rakyat) berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah. Dalam praktik menurut pengalaman sejarah, perlu organisasi di dalam pemerintahanan yang memerhatikan dua pokok, yaitu seleksi (memilih orang yang cakap) dan delegasi (penyerahan kekuasaan dari pemilih kepada wakilnya) yang membentuk sistem pembentukan atas dasar pemerintahan (election).

Dengan terang ia menguraikan pandangan praktis demokrasi ala Joseph A. Schumpeter, yang memahami demokrasi secara minimal atau demokrasi prosedural, dengan dua unsur pentingnya yaitu kontestasi dan partisipasi warga negara. Koentjoro mendefinisikan demokrasi menuju kepada badan-badan perwakilan/ parlemen disebut sistem demokrasi parlementer. Sedangkan pengertian demokrasi juga dimaknai berbeda di negara-negara Eropa Timur dan RRC berdasarkan ajaran Karl Max, dengan “demokratie populaire” atau demokrasi rakyat yang menitikberatkan kemajuan ekonomi sosial dan ekonomi. Menurut faham ini kekuasaan negara diserahkan kepada dan dijalankan oleh golongan/ partai terbesar dari rakyat, yang merupakan “dictatorship of majority over a minority”. Demokrasi barat dikritik faham ini sebagai demokrasi borjuis, segolongan kecil penduduk yang ditunjuk dengan jalan pemilihan, diserahi segala kekuasaan negara (dictatorship of a minority over a majority).

Koentjoro menunjukkan jika ukuran demokrasi melihat sistem negara kota atau “stadstaat” Yunani kono, maka Indonesia dalam masyarakatnya dikenal juga sistem organisasi dalam marga atau di dalam desa yang dijalankan dengan melibatkan seluruh penduduk, terutama mereka yang dituakan dalam mengatasi masalah bersama/ umum. Pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah ini yang dalam ilmu politik disebut sistem demokrasi pula. Dengan mengacu Soekarno, demokrasi yang sesuai dengan UUD adalah “demokrasi gotong royong” atau “demokrasi musyawarah”, atau oleh Hatta dengan demokrasi kolektif. Indonesia menganut demokrasi politik dan demokrasi ekonomi dan sosial. Demokrasi ini merupakan demokrasi asli Indonesia yang dikatakan Hatta, dalam organisasi masyarakat kita sebagai kesatuan-kesatuan adat terkecil yang tersebar di seluruh Indonesia, baik yang berbentuk nagari, marga, desa, dan kampung, baik berdasarkan kesamaan darah dan keturunan atau wilayah sesuai pembagian Van Vollenhoven dalam Adatrecht van Ned.Indie (1918).

Perkembangan sejarah demokrasi masing-masing negara memberi isi dan sifat yang berbeda kepada masing-masing negara. Dalam buku ini diuraikan perkembangan evolusioner di Inggris dan Skandinavia dan jalan revoluasi rakyat di Amerika Serikat, Prancis dan Rusia. Untuk tiga negara ini cara pengisian dan sistem demokrasinya juga berbeda melihat sistem demokrasinya sekedar politis atau juga di lapangan lainnya (susila, kemasyarakatan dan sebagainya). Perkembangan demokrasi secara jelas diuraikan dengan mengemukakan pandangan para ahli ketetanegaraaan yang mempengaruhi praktik kenegaraan dan memandang demokrasi dari sudut perwakilan(demokrasi perwakilan). Mengenai yang pertama, dijelaskan secara detil, ajaran-ajaran yang berpengaruh pada pada masing-masing sistem, sedangkan mengenai perwakilan secara jelas diuraikan persoalan siapa yang harus diwakili, cara melakukan perwakilan, cara menujuk mereka yang mewakili dari praktik-praktik negara yang bercorak berbeda tersebut.

Selain itu, buku ini juga secara jelas menguraikan fungsi partai politik dan lahir dan perkembangan pentingnya hak asasi manusia sebagai perlindungan kesewenang-wenangan kekuasaan.

Unsur Demokrasi Asli

Bagian terpenting menurut peresensi dalam buku ini terkait perkembangan demokrasi di Indonesia sendiri. Yang membedakan buku ini dengan lainnya pada bagian ini dengan gamblang dan panjang lebar mengemukakan unsur-unsur demokrasi asli di Indonesia.

Berdasarkan sumber-sumber yang tergolong langka, misalkan B.J. Haga dalam “Indonesuische en Indishe democratie” (1924), ia mengatakan di Indonesia terdapat “demokrasi timur” yang lumpuh karena pemerintahan otokrasi Hindia Belanda, yang kemudian masih sanggup hidup kembali.

“Dr. Haga mengikuti pendirian luas perihal istilah demokrasi, yaitu yang meliputi segala pengaruh rakyat pada jalannya pemerintahan, peradilan dan perundang-undangan, tidak hanya yang merupakan bentuk-bentuk kenegaraan,” ujar Guru Besar yang diangkat pada 1 Februari 1960 ini. Oleh karenanya, Koentjoro menolak pandangan B. Schrieke dalam “Dies-rede-“-nya (Jakarta, 27 Oktober 1928) yang tidak sesuai kenyataan, bahwa sejarah negara-negara Timur tidak mengenal adanya demokrasi.

Masih sejalan dengan Dr. Haga dengan uraiannya mengenai unsur-unsur demokrasi asli ada pada masyarakat adat terkeci (nagari, marga, kelurahan, negory, kalakaran dll), juga dalam kesatuan adat lebih besar (urung, kuria dll), pun juga dalam kesatuan lebih besar yaitu kerajaan-kerajaan kecil. Pengaruh rakyat terhadap kesatuan-kesatuan adat tersebut merupakan unsur demokrasi, baik terhadap pemerintahan, polisi desa, perundang-undangan. Kekuasaan tertinggi dalam kesatuan terdapat dalam “rapat adat” (Kumpulan desa, dll) terdiri atas kepala kesatuan adat, dengan masyarakat yang memiliki kecakapan (usia, keturunan/ pemilik tanah) serta yang sifatnya terbuka bagi semua anggota.

Beberapa contoh dikemukakannya, misalkan kedudukan kepala adat dikatakan juga mencerminkan kedudukan sama, seperti dalam pepatah Minangkabau yang merupakan dasar demokrasi murni, yaitu: “duduo samo rendah, taga samo tinggi” yang dalam ilmu pengetahuan dikenal “primus inter pares”. Hak protes juga diakui, misalkan hak rakyat melepaskan hubungan dengan kepala rakyat yang tidak disukainya dengan menggabungkan diri dengan kepala dari kesatuan adat lain (metilar, Bali) dan hak “pepe” (Jawa Tengah).

Koentjoro akhirnya menyimpulkan “sifat demokrasi aseli di kalangan adat Indonesia itu sebagaian adalah ‘democratie directe’, dimana kepala-kepala adat bersama-sama dengan wakil-wakil rakyat yang dipilih, merupakan satu dewan petugas adat.”

Selain itu, mengacu pendapat Dr. Adam, usaha pemerintahan semua dilaksanakan sesuai kehendak rakyat banyak (volonte generale) yang merupakan inti pemerintahan demokrasi. Dibagian selanjutnya, Koentjoro. mengulas perkembangan zaman sejak zaman Majapahit dan Mataram untuk menunjukkan kedekatan hubungan batin rakyat dengan pembesarnya (Pidato Raja Wengker di hadapan pembesar Majapahit, permusyawaratan besar sebagai lembaga keprajaan Majapahit dsb) dan di masa kesultanan.

Masa penjajahan Belanda dikatakan menghambat perkembangan demokrasi asli berkembang. Memang ada perkembangan pengaturan yang membuka keran-keran demokasi masa penjajahan ini, misalkan terkait desentralisasi pada 1922 dengan memperluas pengaruh penduduk Indonesia di daerah-daerah dalam badan-badan pemerintahan daerah, otonomi lebih luas, dimungkinkan campur tangannya penduduk dalam penyusunan badan-badan daerah. Hal penting juga dikatakan pembentukan Dewan Rakyat (Volksraad) dan perkembangannya dalam pengisian keanggotannya untuk orang bangsa Indonesia yang penting bagi perkembangan demokrasi dan kepartaian di Indonesia. Hal ini katakan merupakan “Penting juga terhadap terbentuknya cita-cita sistem pemerintahan demokrasi parlementer di hari depan.”

Gerakanperjuangan menunju kemerdekaan dengan terbentuknya perhimpunan-perhimpunan politik memilik arti penting bagi perkembangan dan corak demokrasi sendiri.

Demokrasi Pancasila?

Di bagian akhir, buku ini memberikan gambaran kita pelaksanakan demokrasi masa setelah kemerdekaan. Tapi sayangnya Koenjoro hanya secara garis besar membahas dengan terutama menggunakan tinjauan yuridis bagaimana perkembangan demokrasi sesuai konstitusi yang berbeda. Sesuai pandangan Notonagoro tentang Pancasila, Koentjoro berpandangan demokrasi yang dikehendaki Pancasila satu kesatuan dengan sila-sila lainnya. Bukan demokrasi yang bersifat politis liberal sebagai dasar bentuk utama negara Prancis, tetapi sesuai kata Soekarno, demokrasi yang menurutnya, “sanggup mendatangkan kesejahteraan hidup dan keadilan sosial, yaitu demokrasi politik dan ekonomi”

Adapun sifat dan tujuan demokrasi sesuai Pancasila adalah yang sesusai jiwa dan pribadi bangsa sendiri yang dirumuskan dalam Pembukaan, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi kita adalah demokrasi yang substansinya berasal dari unsur-unsur demokrasi asli bangsa sendiri.

Namun perjalanan demokrasi Indonesia tidak berlangsung sesuai cita-cita. Praktik demokrasi mengalami pasang surut dengan kondisi ketatanegaraan dan pemaknaan demokrasi sesuai kepentingan penguasa. Demokrasi di Indonesia pernah berlaku dengan demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin dan demokrasi pancasila, serta demokrasi ala reformasi 1998.

Sebagaimana pandangan ahli pada umumnya, ia banyak mengkritik pelaksanaan demokrasi parlementer yang tidak sesuai Pancasila, meskipun di masa-masa awal kemerdekaan ia cenderung memaklumi pada periode genting demokrasi parlementer yang pernah diberlakukan dan banyak halangan dalam pertumbuhan demokrasi yang dicita-citakan.

Hal menarik bahwa demokrasi terpimpin bagi penulis buku ini menekankan pentingnya penyelengaraan blue print untuk mencapai kondisi masyarakat yang adil dan makmur. Ia merujuk konsep demokrasi terpinpin yang disampaikan Soekarno pada 28 Mei 1958 di Universitas Gadjah Mada dan penjelasan Wakil Ketua Dewan Nasional Ruslan Abdulgani. Dengan berbagai penolakan, ia mengusulkan penggunaan istilah demokrasi Pancasila, untuk menghindari reaksi tidak perlu. Karena konsepsi Presiden ini sesuai demokrasi sosial Hatta dan demokrasi tidak sekedar formil, akan tetapi juga materiil.

Ide demokrasi terpimpin sesuai kata Ki Hadjar Dewantara (1959) sudah ada sejak 3 Juli 1922, sejak berdiri Taman Siswa yang oleh beliau disebut ”Demokrasi dan Leiderschap” yang bercirikan demokrasi yang tidak meluap-luap dan menimbulkan anarki, tetapi demokrasi yang dipimpin oleh ”kebijaksanaan”. Dalam arti keinsyafan akan adanya ’kesejahteraan bersama’,” kata Ki Hadjar. Selanjutnya kata Soekarno pada 1949, ”Demokrasi Timur, lebih tegas lagi Demokrasi Indonesia, sebagai yang sudah kita adakan turun temurun, adalah satu demokrasi yang disertai leiderschap. Demokrasi ini pertama kali dirumuskan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dalam kalimat yang menyatakan ”kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” yang dicantumkan utuh dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi tidak tampak jelas dalam ”Mukaddimah” UUDS 1950.

Buku ini ditulis pasca Dekrit Presiden, sehingga sebagaimana buku-buku yang ditulis masa reformasi demokrasi yang berlangsung dianggap sebagai jalan keluar, sehingga sebagai pembaca mesti melihat dengan kritis. Namun, dalam tataran pelaksanaan masa Orde Baru yang selalu membawa jargon Demokrasi Pancasila, tetapi pertanyaannya apakah paling demokratis dibandingkan dengan periode sebelumnya?

Praktik demokrasi sendiri tidak selalu searah dengan konsepsi atau manifesto yang ditawarkan semula. Demokrasi khas Indonesia juga dalam praktik sebagai pembenaran yang justru keluar dari nilai-nilai demokrasi. Demokrasi tanpa embel-embel cukup ampuh juga melawan terpasungnya nilai-nilai demokrasi yang diklaim khas Indonesia. Tetapi jika kembali mengacu demokrasi liberal, bukankah John Rawls dan Habermas dengan lingkungan tradisi liberal, kritik-kritik yang dikemukakan telah dijawab pada masa lampau oleh pendiri negara (founding fathers) dengan Pancasila yang disepakati bersama.

Judul Buku : Sedikit Tentang Sistim Pemerintahan Demokrasi
Pengarang : Prof. Mr. Koentjoro Poerbopranoto
Penerbit : PT. Eresco
Tahun : 1978

Sumber: Majalah Konstitusi Edisi Juni 2011

Keadilan Masyarakat Sumber Nilai Konsitusi Tertinggi


Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya Mahkamah Konstitusi memutus perkara uji materi Pasal 34 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 34 tersebut berbunyi, ”Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.”

Sebenarnya, sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah, ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut sudah sangat jelas dan tegas menyebutkan masa jabatan Pimpinan KPK adalah empat tahun. Ketentuan tersebut juga tidak menimbulkan masalah konstitusional hingga DPR dan Presiden memberi penafsiran lain.

Ketika Busyro Muqoddas terpilih menggantikan Antasari Azhar sebagai Pimpinan KPK pada akhir 2010 lalu, DPR dan Presiden menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut tidak berlaku untuk semua anggota Pimpinan KPK. Pimpinan yang menggantikan anggota pimpinan yang berhenti di tengah masa jabatan, hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya. Sedangkan Pemohon menafsirkan masa jabatan anggota pengganti adalah empat tahun.

Dalam rangka implementasi undang-undang, sebenarnya Presiden dan DPR dapat saja menafsirkan suatu ketentuan undang-undang. Namun, apabila penafsiran itu mengakibatkan terancamnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah pun berwenang menilai konstitusionalitas penafsiran tersebut.

Perbedaan penafsiran tersebut, menurut Mahkamah, menimbulkan persoalan konstitusional. Apabila Mahkamah tidak memberi kepastian penafsiran masa jabatan anggota Pimpinan KPK pengganti, persoalan tersebut akan memunculkan perdebatan di masa mendatang. Padahal, hal itu justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi.

Pasal 33 ayat (2) UU KPK mengatur, mekanisme pemilihan anggota pengganti Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatan dilakukan sama dengan mekanisme pemilihan dan pengangkatan anggota pimpinan yang diangkat secara bersamaan pada awal periode. Proses seleksi tersebut perlu dilakukan secara ketat dan panjang mengingat begitu pentingnya jabatan Pimpinan KPK, terutama apabila dikaitkan dengan urgensi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan proses seleksi serupa itu, menurut Mahkamah, dilihat dari asas keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan yaitu keadilan bagi masyarakat, pengangkatan anggota pengganti yang menduduki masa jabatan sisa satu tahun dirasakan tidak adil bagi masyarakat. Sebab, negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar dan menghabiskan waktu yang cukup panjang hanya untuk memilih seorang anggota pengganti, padahal masa jabatannya hanya satu tahun.

Bagi Mahkamah, keadilan masyarakat adalah sumber nilai konstitusi tertinggi yang harus menjadi dasar penilaian Mahkamah, karena keadilan konstitusi tidak lain dari keadilan bagi konstituen, yaitu keadilan bagi rakyat yang membentuk dan menyepakati konstitusi. Keadilan masyarakat, menurut Mahkamah, sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi untuk menghindari penyelenggaraan negara yang bersifat elitis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh UUD 1945, khususnya demokrasi partisipatoris.

Penafsiran DPR dan Presiden, juga dinilai Mahkamah, melanggar prinsip perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.Selain itu, jika anggota pengganti hanya menduduki masa jabatan sisa dari yang digantikannya, hal itu melanggar prinsip kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum.

UU KPK menegaskan bahwa Pimpinan KPK pengganti dipilih melalui proses seleksi yang baru dan tidak ditentukan bahwa pimpinan pengganti hanya melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan yang digantikannya. Menurut Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK pengganti tidak dapat ditafsirkan sama dengan penggantian antarwaktu bagi anggota DPR dan DPD.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, masa jabatan pimpinan KPK yang ditentukan dalam Pasal 34 UU KPK tidak dapat ditafsirkan lain, kecuali empat tahun, baik bagi pimpinan yang diangkat secara bersamaan sejak awal maupun bagi pimpinan pengganti. Mempersempit makna Pasal 34 UU KPK dengan tidak memberlakukan bagi Pimpinan KPK pengganti untuk menjabat selama empat tahun adalah melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin konstitusi.

Putusan Mahkamah tidak saja menilai konstitusionalitas penafsiran undang-undang, melainkan menyatakan putusan tersebut berlaku surut (retroaktif). Putusan tersebut sekali lagi membuktikan peran Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, karena putusan tersebut dapat mencegah perdebatan di masa mendatang maupun masalah konstitusional.

Putusan tersebut juga menegaskan bahwa Mahkamah tidak hanya terpaku membaca dan memahami teks konstitusi, melainkan menggali dan menemukan nilai dan dasar-dasar filosofis yang terkandung dalam konstitusi untuk memutuskan setiap persoalan yang dihadapkan ke Mahkamah. ***

Sumber: Editorial Majalah Konstitusi Edisi No.53-Juni 2011/ Foto: matanews.com