Jumat, 04 Februari 2011

Membangun Demokrasi Substantif


Setiap masa senantiasa memiliki tantangannya sendiri. Manakala kita mampu mengatasi tantangan itu, kita menjadi pemenang di tahun yang baru. Itu pula-lah yang berusaha ditaklukkan Mahkamah Konstitusi (MK) sepanjang 2010. Pada tahun ini energi MK lebih banyak terkuras untuk melaksanakan kewenangannya mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MK telah menerima permohonan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 230 perkara. Dari jumlah itu, sebanyak 224 perkara telah diputus. Namun, hanya sebanyak 26 perkara saja yang dikabulkan. Sedangkan selebihnya, sebanyak 198 perkara. ditolak, tidak dapat diterima dan ditarik kembali.

Bagi MK, ratusan perkara perselisihan hasil Pemilukada itu kian mematangkan perannya sebagai pengawal demokrasi. MK tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, melainkan juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

MK sadar betul, demokrasi tidak hanya sekadar sebagai prosedur, tetapi juga sebagai seperangkat nilai yang menentukan bentuk dan berjalannya pemerintahan oleh rakyat. Putusan-putusan MK memperlihatkan, masih banyak praktik Pemilukada hanya menampilkan jasad demokrasi. Ruh demokrasi disandera dan disabotase oleh berbagai bentuk pelanggaran, keberpihakan, politik uang, dan bahkan intimidasi. Konsekuensinya, pemerintahan daerah yang terbentuk pun hanya pemerintahan yang memiliki legitimasi demokratis, tetapi mengesampingkan demokrasi substantif. Akibatnya, tak sedikit kepala daerah yang terjerat kasus pidana korupsi.

MK banyak menemukan pelanggaran dan kecurangan Pemilukada yang bersifat sistemik, terstruktur dan masif. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tentu saja telah mencederai demokrasi substantif, sebenar-benarnya demokrasi dari rakyat dan untuk rakyat yang berimbas pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam putusan yang mengabulkan permohonan PHPU, MK juga memerintahkan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang.

Pada 2010, MK melakukan beberapa terobosan hukum dalam menjatuhkan amar putusan. Salah satu putusan yang cukup fenomenal adalah ketika untuk pertama kalinya MK memutuskan menetapkan pemenang dalam Pemilukada Kotawaringin Barat. MK tidak hanya membatalkan Keputusan KPU yang memenangkan pasangan Sugianto dan Eko Soemarno. Lebih dari itu, MK juga mendiskualifikasi pasangan tersebut sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat dan sekaligus menetapkan pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai pemenang Pemilukada. Putusan itu dijatuhkan karena pemilukada hanya diikuti oleh dua pasangan calon, sedangkan salah satu pasangannya telah didiskualifikasi.

Selain pada Kota waringin Barat, dalam kasus Tebing Tinggi, MK juga menyatakan mendiskualifikasi calon yang tidak memenuhi syarat sebagai calon walikota karena sedang menjalani masa hukuman percobaan. Calon terpilih terbukti dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana yang diancam pidana penjara paling lama lima tahun berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Di dalam putusan lain MK juga memberi kedudukan hukum sebagai Pemohon PHPU kepada bakal calon peserta Pemilukada. Kedudukan hukum itu diberikan karena KPU dinilai telah menghalang-halangi hak pemohon untuk dipilih (rights to be candidate) seperti yang terjadi di Jayapura dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, dalam amar putusannya MK memerintahkan Pemilukada ulang dengan mengikutsertakan calon yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada.

Putusan penting juga dijatuhkan MK oleh karena terdapat pemilih di beberapa TPS yang tidak memilih dalam Pemilukada Kabupaten Bangka Barat, sehingga MK memutuskan pemungutan suara untuk pemilih yang berhak memilih pada TPS tersebut karena tidak menerima surat pemberitahuan.

Putusan-putusan tersebut memperlihatkan bahwa MK tidak hanya menjalankan fungsinya mengadili selisih angka, melainkan menjadi lembaga penilai kualitas praktik demokrasi. Tentu saja, di tahun mendatang, MK akan terus menerus membangun demokrasi substantif sembari meneguhkan integritas institusi.***

(Editorial Majalah Konstitusi No.47-Desember 2010/ Foto: Wiwik BW)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar