Menampilkan postingan dari 2008
miftakhul huda
Oleh MIFTAKHUL HUDA* Mas Subagio dalam bukunya “ Lembaran Negara Republik Indonesia Sebagai Tempat Pengundangan Dalam Kenyataan ”(1983) mengartikan “pengundangan” sebagai penempatan suatu peraturan perundangan negara yang tertentu di dalam suatu lembaran resmi sebagaimana diatur dalam…
miftakhul huda
Miftakhul Huda Di tengah antusias masyarakat terhadap lembaga baru produk amandemen misalkan Mahkamah Konstitusi mengemuka gagasan memutar jarum sejarah kembali kepada UUD 1945 sebelum perubahan, karena proses perubahan dinilai ilegal. Kelompok yang yang menamakan diri “Panitia Persiapan …
Search
Trending now
Non-Derogable Rights
N on-derogable rights adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam kea…
"Putusan Provisi"
Putusan Provisi atau provisionil adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntut…
“Ratio Decidendi”
Ratio decidendi (Jamak: rationes decidendi ) adalah sebuah istilah latin yang sering di…
“Ius Curia Novit”
Ius curia novi t atau iura novit curia adalah pepatah latin mengenai hukum yang menyatak…
Ultra Vires
Ultra Vires adalah istilah Latin yang berarti melampaui, melebihi kewenangan atau kekua…
Sections
1 Juni 1945
Ahok
Amandemen
anak
Asas Hukum
Asas-Asas Formal
Asas-Asas Material
Audi et Alteram Partem
banding
Bawaslu
Beginselen van behoorlijke regelgeving
Beginselen van behoorlijke wetgeving
Bilangan Pembagi Pemilih
BPK
BPP
Buku Yamin
Calon Incumbent
Calon Perseorangan
Capres Independen
checks and balances
Cita Hukum
Coup d’Etat
Criminal Policy
Dapil
Dekrit Presiden
Demokrasi
Demokrasi Asli
Demokrasi Konstitusional
Demokrasi Liberal
Demokrasi Pancasila
Demokrasi Substantif
Demokrasi Terpimpin
DKI Jakarta
DPR
due process of law
Erga Omnes
Forum Eksternum
Forum Internum
forum previlegiatum
Ganti Rugi
Gubernur Ahok
Gugatan Perdata
Hak Asasi Manusia
Hak Menyatakan Pendapat
Hak Privasi
Hakim
Hakim Konstitusi
HAM
Hari Lahir Pancasila
Hasil Audit
Hasil Audit BPK
HTN Darurat
hukum
Hukum Peralihan
Hukum Pidana
hukum tata negara
Hukum Transitoir
Hukuman
ICCPR
Ilmu Hukum
Impeachment
In Kracht Van Gewijsde
Independen
Independensi Hakim
Indonesia
Ius Curia Novit
Jabatan
John Locke
Judicial Independence
Judicial Liability
judicial review
jurisprudence
jurisprudentie
Keadilan
Keadilan Sosial
Keadilan Substantif
Kebebasan Beragama
Kebebasan Hakim
kebiri
Kedaulatan
Kejahatan
Kekuasaan Kehakiman
Kemandirian Peradilan
Kerugian Negara
Konstitusi
Kontroversi Yamin
Korupsi
KPK
KPU
Kudeta
KUHAP
Lahirnya Pancasila
legal standing
Lembaga Negara
Lembaran Negara
MA
Mahkamah Konstitusi
Marbury Vs Madison
Melawan Hukum
menghitung kursi
Menghitung Perolehan Kursi
MK
Money Politics
Montesquieu
MPR
Muh Yamin
Naskah Persiapan
Ne Bis In Idem
nebis in idem
Negara Demokrasi Konstitusional
nomokrasi
Non Bis In Idem
Obiter Dicta
Onrechtmatige Daad
Ormas Anarkis
Pancasila
Paradigma
Parlemen
Parliamentary Threshold
Partai Politik
Pelanggaran Pemilukada
Pelanggaran Sistematis
Pelanggaran Sistematis Terstruktur dan Masif
Pembekuan
Pembubaran
Pembukaan
Pemidanaan
Pemilu 2014
Pemilu Anggota DPD
pemilu anggota DPRD
Pemilukada
Pemungutan Suara Ulang
Penetapan Caleg Terpilih
Pengadilan
Pengadilan HAM Eropa
penghitungan kursi
penghitungan kursi parpol
Penguatan
Pengundangan
Penjara
Penjelasan
Penyadapan
Penyalahguaan Wewenang
Peraturan
Peraturan Perundang-Undangan
Perbuatan Melawan Hukum
perlindungan anak
perppu kebiri
Petisi 3 Juli
PHPU Kepala Daerah
Piagam Jakarta
pidana mati
Pilpres
PMH
Politik Kriminal
Politik Uang
PP
Praperadilan
Presiden
Progresif
Proklamasi
Pronounciamiento
PT
Putsch
Putusan
putusan MK Jaksa Agung
Putusan Provisi
Putusan Sela
Ratio Decidendi
Recall
Refly
Sapta Dharma
Seminar Nasional
Sengketa Pemilukada
Separation of Powers
Simposium
Sisa Kursi
Sisa Suara
Soediman
Soekarno
Sumber Waras
Tahu Hukum
Tambahan Lembaran Negara
Terstruktur dan Masif
Tim Investigasi
Tim Seleksi Anggota KPU-Bawaslu
Timsel KPU-Bawaslu
traktat
ultra petita
UU
UU MD3
UUD
UUD 1945
Van Apeldoorn
Veto
Wakil Presiden
Wanprestasi
wet
wet in formele zin
wet in materiele zin
Yamin