Sampai dengan akhir Juni ini, MK telah menerima dan meregistrasi 64 perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Kepala Daerah. Tercatat permohonan terakhir diterima oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu keberatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kab. Muna Prov. Sulawesi Tenggar…

Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi Pada bab I buku ini, Soepomo menguraikan konteks sosial politik setelah kemerdekaan, yaitu usaha pembinaan negara. Di bagian ini dikemukakan bagaimana sifat dan keadaan hukum adat dalam rangka memodernisasikan masyarakat Indonesia. Soepomo mende…

Membanjirnya kasus yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan menjadi gejala meningkatnya pemahaman hak-hak konstitusional warga negara. Bersengketa di pengadilan berdasar fakta-fakta hukum merupakan bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi yang sehat. Penyelesaian setiap permasalahan …

Coup d’Etat merupakan salah satu cara perubahan di luar konstitusi. Kudeta dan revolusi menjadi konstitusional jika diterima dan diakui oleh masyarakat. Dengan demikian akhirnya berlakulah sumber dari segala sumber hukum baru seperti Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang meruntuhka…

Oleh Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi Buku ini merupakan pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 yang dikemukakan pada sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Pidato lain yang sangat penting selain Soekar…

Buku berjudul ”Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik” merupakan karya kesekian kalinya almarhum Pak Tjip, panggilan akrab Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. Artikel yang dihimpun dalam buku ini merupakan karya terakhir sebelum beliau meninggal, sedangkan tulisan yang …

Istilah yurisprudensi di Indonesia harus dibedakan dengan istilah  jurisprudence dalam bahasa Inggris   yang berarti ilmu hukum. Yurisprudensi dapat disamakan dengan jurisprudentie di Belanda atau istilah serupa dalam bahasa Perancis yaitu  jurisprudence . Pasquer memberikan rumusan p…

Freies Ermessen (Jerman), pouvoir discretionnaire (Perancis) , discretionary power (Inggris) atau diskresi menurut Kuntjoro Purbopranoto (1981) adalah kebebasan bertindak yang diberikan kepada pemerintah dalam menghadapi situasi yang konkrit (kasustis). Dalam pandangan Kuntjoro, freies…

Indonesia dengan demokrasinya kerap dituding gagal membawa perubahan dan kemakmuran rakyatnya. Pemilihan kepala daerah langsung, dan diperkenankannya “calon independen”dalam Pemilukada juga dianggap menyuburkan politik uang ( money politics ). Penyakit korupsi yang mengiringi demokrasi in…

Di dalam buku tipis karya Prof. Mr. M. Nasroen yang berjudul “Asal Mula Negara” ini dikemukakan pada pengucapan Dies Natalis Pertama Universitas Andalas di Bukittinggi pada 1 September 1957. Buku ini membahas asal muasal lahirnya sebuah negara. Sebelum mengemukakan pandangannya sendiri, d…

Bebera kali Mahkamah Konstitusi (MK) menguji undang-undang (UU) terkait pendidikan. Sejak 2005-2007 tercatat, UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun diuji konstitutusionalitasnya karena anggaran pendidikan kurang dari dua puluh persen. Dalam putusannya, MK menyataka…

Oleh Miftakhul Huda , Redaktur Majalah Konstitusi Dalam bahasa masyarakat umum, jika kepentingan dan haknya terusik, ia dengan sederhana nyuwun keadilan (meminta keadilan)? Atau jika terjadi pencurian, korban dan masyarakat meminta pelaku dihukum secara adil? Hampir setiap hari kita berse…

Oleh Miftakhul Huda Redaktur Majalah Konstitusi Kontroversi yang muncul akhir-akhir ini terkait apakah tepat larangan perkawinan siri disertai sanksi pidana atau rumusan pasal-pasal UU No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dan berbagai hukum pidana yang sering diu…