PAR IN PAREM NON HABET IMPERIUM: Memahami Postulat "Negara Berdaulat Tidak Memiliki Yurisdiksi atas Negara Berdaulat Lainnya"

Black’s Law Dictionary, Ninth Edition (2009) mengartikan istilah yang serupa, yaitu“par in parem imperium non habet” sebagai “an equal has no power over an equal” yang berarti yang setara tidak memiliki kekuasaan atas yang setara lainnya.

Par in parem non habet imperium disebut juga par in parem non habet iudicium atau par in parem non habet iurisdictionem.

Negara-negara berdaulat tidak boleh menjalankan yurisdiksinya dalam mengatur, menjalankan dan menegakkan aturan, serta kekuasaan dalam mengadili terhadap negara berdaulat lainnya karena pelaksanaan tersebut menunjukkan negara-negara tersebut tidak memiliki martabat yang setara (Fellmeth & Horwitz, 2021)

Dalam hukum pidana internasional, postulat ini berkaitan dengan imunitas kepala negara asing dalam hubungan internasional yang memiliki makna bahwa seorang kepala negara tidak boleh dihukum dengan menggunakan hukum negara lain (Mochtar dan Hiariej, 2021)

Postulat ini mengalami perkembangan dan pembatasan antara lain pengecualian untuk kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan serius lainnya yang berlaku yurisdiksi universal yang pelaksanaanya melalui ekstradisi atau penyerahan.

Pelanggaran atas hal ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara (state sovereignty), prinsip yurisdiksi, imunitas kepala negara, dan prinsip non intervensi.

(Miftakhul Huda)

Sumber: FB